Stok Melimpah, Jateng Belum Butuh Beras Impor

Patricia Vicka, Amaluddin, Pythag Kurniati, Mustholih    •    Jumat, 02 Mar 2018 17:16 WIB
impor berasberas impor
Stok Melimpah, Jateng Belum Butuh Beras Impor
Ilustrasi. (MI/Panca Syurkani)

Solo: Sebanyak 260 ribu ton beras impor dari Thailand dan Vietnam telah sampai ke Indonesia untuk keperluan operasi pasar. Menanggapi itu, Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Subdivre III Solo Titov Agus memastikan, Kota Solo, Jawa Tengah, belum membutuhkan beras impor.

“Stok kita (di Solo) saat ini mampu mencukupi hingga bulan April,” kata Titov kepada wartawan, Jumat, 2 Maret 2018.

Apalagi, lanjutnya, penyerapan membuat stok yang ada saat ini terus bertambah dari waktu ke waktu. 

“Sebab panen juga masih terus berjalan. Jadi, masih terus menyerap,” imbuh dia.

Titov mengatakan jumlah penambahan stok dari penyerapan hasil panen tergolong cukup tinggi mulai 200 hingga 300 ton per hari. Penyerapan hasil panen pun memengaruhi turunnya harga beras.

Ia pun mengklaim harga beras di pasaran sudah berangsur-angsur turun. Salah satunya lantaran upaya Bulog menggelar operasi pasar rutin di Kota Solo, Jawa Tengah.

“Kalau untuk operasi pasar biasanya 2-3 ton per minggu di Kota Solo,” beber dia. 

Senada, Kepala Dinas Perdagangan Kota Solo Subagiyo mengatakan, belum mendapat kabar apakah pemerintah pusat mengalokasikan stok beras impor ke Solo. Pihaknya mengatakan stok beras di Solo masih aman.

“Apalagi kan ini panen raya,” jelas dia.

Untuk wilayah Sleman diyakini bakal surplus beras. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Sleman Heru Saptono menjelaskan jumlah produksi beras di Sleman, Jawa Tengah, pada Januari- Februari 2018 sebanyak 26,892 ton. Sedangkan jumlah konsumsinya hanya 6,266 ton. 

"Jadi hingga Februari 2018 terdapat kelebihan beras (surplus) sebanyak 18,474 ton di wilayah Sleman," kata Heru melalui sambungan telepon di Yogyakarta, Jumat, 2 Maret 2017.

Bupati Sleman, Sri Purnomo, memutuskan Kabupaten Sleman tidak perlu beras impor. Ia mengatakan, para petani meminta agar beras impor tidak masuk ke Sleman.

Pada Januari hingga Februari 2018, total ada 7.054 hektare lahan yang sudah panen di wilayah Sleman. Wilayah yang menjadi lumbung padi di Sleman tersebar di beberapa kecamatan yakni Kecamatan Minggir, Godean, Berbah, dan Kalasan. 

“Hasil panen ini bisa mencukupi hingga setahun,” katanya.

Gubernur Jawa Tengah nonaktif Ganjar Pranowo meminta agar beras impor tak diedarkan di Jateng. Pasalnya, Jateng sudah kelebihan stok beras hingga satu tahun ke depan. 

"Jateng sudah cukup. Bahkan sisa. Kita masih cukup (beras) sampai setahun ini. Sisanya turah-turah," kata Ganjar usai berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Munawwir, Batang, Jawa Tengah, Jumat, 2 Maret 2018.

Terlebih, kata Ganjar, saat ini Jateng sedang masa panen raya. Bila beras impor dipaksakan masuk, maka kata Ganjar, bisa menurunkan harga. 

Namun, Ganjar mencoba memahami keputusan impor beras dari Pemerintah Pusat. Sebab, tidak semua daerah mengalami kelebihan beras seperti di Jawa Tengah.  Ganjar berpendapat sebaiknya beras impor juga jangan sampai masuk ke pasar-pasar umum. 

"Mudah-mudahan pemerintah bisa meletakkan impornya di daerah-daerah yang membutuhkan," ungkap Ganjar

Jatim pun belum perlu

Gubernur Jawa Timur Soekarwo pun memastikan beras impor tak akan beredar ke Jatim meski sekitar 45.250 ton beras impor akan masuk melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jatim. 

"Karena beras impor itu sifatnya hanya transit saja di Jatim. Jadi, Jatim aman dari beras impor," kata Pakde Karwo, sapaan akrabnya, di Surabaya, Jumat, 3 Maret 2018.

Karwo menuturkan, setelah tiba di Jatim, beras akan melanjutkan perjalanan ke Papua. Saat ini, kata Karwo, Jatim memiliki stok beras 200 ribu ton. Jumlah itu dianggap cukup untuk konsumsi masyarakat Jatim dalam beberapa bulan ke depan. 

"Belum lagi ditambah panen bulan Maret ini sekitar 1,7 juta ton. Dan bahkan stok beras Jatim itu nanti akan disuplai untuk provinsi lainnya," imbuhnya. 

Dia mengimbau masyarakat tidak panik terkait kabar datangnya beras impor asal Vietnam dan Thailand. 



(LDS)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

2 weeks Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA