Komisi III Soroti Tingginya Kasus Perdagangan Orang di NTT

Gervin Nathaniel Purba    •    Kamis, 09 Aug 2018 19:54 WIB
berita dpr
Komisi III Soroti Tingginya Kasus Perdagangan Orang di NTT
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik (tengah). (Foto: Dok. DPR)

Jakarta: Masih tingginya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi perhatian Komisi III DPR RI. Terlebih saat ini, Komisi III DPR RI bersama pemerintah sedang merampungkan RUU Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (KUHP). Masalah TPPO menjadi salah satu bagian yang akan diatur dalam RUU KUHP tersebut.

“NTT merupakan salah satu daerah yang tinggi sekali tindak pidana perdagangan orangnya. Seperti kasus yang terkenal, yaitu Nirmala Bonar yang disiksa majikannya di Malaysia,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik, saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Kupang, NTT, dikutip keterangan tertulis, Kamis, 9 Agustus 2018.

Erma menyampaikan, ada hal yang dikritisi dalam kunjungan kerja Komisi III DPR RI kali ini, yaitu mengenai penggunaan pasal TPPO oleh pihak kejaksaan dan kepolisian. Menurutnya, masih ada kesalahpahaman antara polisi dan jaksa dalam penggunaan pasal untuk kasus TPPO. 

"Oleh karena itu kami sarankan agar ada koordinasi yang baik antara penyidik dari kepolisian dengan jaksa peneliti dari kejaksaan, sehingga ketika kasus ini sudah masuk ke pengadilan, maka menjadi kasus yang kuat. Dengan demikian para pelaku TPPO bisa dihukum maksimal. Bukan lagi dihukum minimal," ujarnya.

Selain itu, Komisi III juga melihat adanya persoalan infrastruktur yang dialami oleh mitra kerja Komisi III DPR RI di NTT. Seperti yang dialami oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) NTT yang menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan tugasnya secara maksimal, karena wilayah NTT merupakan kepulauan. 

“Labuan Bajo sebagai daerah destinasi wisata, potensi untuk bisa terpapar bahaya narkotikanya tinggi. Tetapi sampai sekarang belum ada kantor BNN-nya. Kami paham untuk membentuk satu kantor itu harus dengan persetujuan Kementerian PAN-RB,” ungkap Erma.

Terkait jumlah Polres yang ada di NTT, Erma mengatakan bahwa dari 22 kabupaten kota, hanya ada 16 Polres. “Berarti masih ada kekurangan lima Polres. Inilah yang harus menjadi perhatian ekstra buat kita,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Komisi III juga ingin mendapatkan laporan tentang tindak pidana pemerkosaan terhadap turis asing yang dilakukan oleh oknum warga di daerah Labuan Bajo.

“Kita tahu ini dampaknya buruk sekali bagi (sektor) pariwisata. Karena kalau kita sampai tidak bisa menjamin keamanan dari turis asing, maka bisa dipastikan bahwa banyak orang tidak akan tertarik datang ke daerah ini," ucapnya.



(ROS)

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

5 days Ago

Uang berasal dari uang pengganti terpidana kasus korupsi proyek KTP-el Andi Agustinus alias And…

BERITA LAINNYA