Nelayan Kalbar Minta Presiden Copot Menteri Susi

Agung Widura    •    Rabu, 12 Jul 2017 11:41 WIB
kelautan dan perikanan
Nelayan Kalbar Minta Presiden Copot Menteri Susi
Nelayan di Kalbar membawa keranda mayat bergambar Menteri Susi saat unjuk rasa di bundaran Digulis, Pontianak -- MTVN/Agung Widura

Metrotvnews.com, Pontianak: Ratusan nelayan di Kalimantan Barat menggelar unjuk rasa di bundaran Tugu Digulis, Pontianak. Mereka membawa keranda mayat dengan foto Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Pedemo menuntut pemerintah melegalkan penggunaan pukat cantrang dan pukat tarik secara permanen, tanpa ada perbedaan cara pandang terhadap nelayan. Mereka juga mendesak Presiden Joko Widodo mencopot Menteri Susi karena merusak masa depan perikanan Indonesia dengan membiarkan nelayan dan buruh pengolah ikan kehilangan penghasilan.

Bani Amin, nelayan, mengatakan, penghasilannya menurun sejak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Alat Penangkapan Ikan diterapkan. "Kami yang biasanya mendapatkan 15 kilogram ikan sekali melaut, kini hanya mendapatkan 5 kilogram saja," kata dia di Pontianak, Rabu 12 Juli 2017.

(Baca: Kelompok Nelayan Tolak Solusi Cantrang Menteri Susi)

Heri Mustari selaku koordinator aksi menegaskan, nelayan di Kalbar menagih janji Presiden Jokowi yang akan mensejahterakan nelayan di Indonesia. Ia juga meminta tidak ada lagi penangkapan nelayan Indonesia yang menggunakan cantrang.

"Kami para nelayan masih kucingan-kucingan dengan petugas untuk menangkap ikan dengan pukat cantrang. Seharusnya pemerintah melakukan pengkajian ulang terhadap pelarangan pemakaian cantrang dan pukat," katanya.

Selain menggelar aksi di bundaran Tugu Digulis, massa juga menggelar aksi di depan kantor DPRD dan kantor Gubernur Kalbar.

(Baca: Polemik Cantrang, Menteri Susi: Kita Harus Move On)

Sebelumnya, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Alat Penangkapan Ikan mengundang pro dan kontra. Dalam peraturan itu, disebutkan bahwa nelayan dilarang menggunakan cantrang untuk menangkap ikan.

Sebagai gantinya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membagikan alat penangkap ikan pengganti cantrang yang dianggap lebih ramah lingkungan. Namun, dua tahun sejak kebijakan itu berjalan, KKP belum optimal dalam soal pembagian alat penangkap ikan pengganti cantrang.

Presiden Jokowi kemudian memutuskan bahwa penggunaan cantrang masih diizinkan hingga akhir 2017, terutama untuk wilayah Jawa Tengah yang paling banyak menggunakan alat penangkapan ikan jenis itu. KKP berjanji akan segera membagikan alat pengganti cantrang kepada para nelayan dan asistensi perbankan untuk nelayan skala besar.

 


(NIN)

KPK Pertimbangan <i>Second Opinion</i> Soal Setnov

KPK Pertimbangan Second Opinion Soal Setnov

3 hours Ago

KPK masih mempertimbangkan keterangan dokter atau pihak IDI terkait perawatan kesehatan yang se…

BERITA LAINNYA