Polda Sulut Incar Pengguna Jasa Sindikat Dokumen Palsu

Mulyadi Pontororing    •    Rabu, 11 Oct 2017 22:39 WIB
pemalsuan dokumen
Polda Sulut Incar Pengguna Jasa Sindikat Dokumen Palsu
Ilustrasi KTP elektronik. Foto: MI/Arya Manggala

Metrotvnews.com, Manado: Polda Sulawesi Utara akan mengusut tuntas kasus sindikat pembuatan dokumen palsu di Kota Manado. Pihak berwajib juga bakal mengincar para pengguna jasa sindikat pembuat dokumen bodong tersebut.

"Kami terus menelusuri siapa saja, baik instansi maupun perorangan yang terlibat serta yang memesan dokumen-dokumen tersebut,” tegas Kabid Humas Polda Sulut Kombes Ibrahim Tompo, Rabu 11 Oktober 2017, di Mapolda Sulut, Manado.

Penggunaan dokumen palsu bisa menimbulkan kasus baru. Korps Bhayangkara mensinyalir para pemesan menggunakan dokumen-dokumen palsu tersebut untuk berbagai keperluan. Seperti melamar pekerjaan, pengurusan kredit, asuransi, pajak dan lain-lain.

"Misalnya ada yang memesan akta cerai. Tujuannya pasti untuk menikah lagi. Nah, kalau ketahuan, hal ini kan otomatis menimbulkan tindak pidana baru," ujarnya.

Banyak pihak bisa dirugikan. Polda Sulut tak akan main-main mengusut kasus tersebut. “Akan kami usut tuntas sampai ke akar-akarnya,” tandas Ibrahim.

Tim Resmob Polresta Manado membongkar sindikat pemalsuan berbagai dokumen pada Senin 9 Oktober 2017. Mereka diketahui beroperasi membuka tempat percetakan di Kelurahan Kleak, Kecamatan Malalayang, Manado. Beragam jasa ditawarkan sindikat ini. Mulai dari pembuatan KTP, SIM, SKCK, STNK, akta cerai hingga berbagai dokumen palsu lainnya.

Kasus ini juga terungkap berkat adanya laporan masyarakat bernama Agustinus Tontou yang merasa curiga dengan blanko SIM miliknya.

Enam orang pria dibekuk dalam kasus ini. Mereka masing-masinh, yaitu BR alias Boy (35) pemilik toko percetakan, JS alias Jun (20) karyawan toko, RSN alias Riz (33) karyawan toko, HP alias Harry (33) karyawan toko, RYK alias Rafael (29) karyawan toko dan ZK alias Zainal (32) PNS.

Sejumlah barang bukti berupa dokumen yang dipalsukan serta alat pemalsu yang digunakan sindikat disita. Para tersangka dikenakan Pasal 264 ayat (1) ke 1 dan ke 2 Sub 253 ayat (1) Jo 55 KUHP dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara.


(SUR)