Kemensos Beri Modal Usaha Eks Gelandangan dan Pengemis Senilai Rp2,3 Miliar

Anggi Tondi Martaon    •    Rabu, 16 Jan 2019 12:21 WIB
Berita Kemensos
Kemensos Beri Modal Usaha Eks Gelandangan dan Pengemis Senilai Rp2,3 Miliar
Kemensos memberikan bantuan tempat tinggal dan modal usaha kepada 195 orang mantan gelandangan dan pengemis di Karangasem, Bali, senilai Rp2,3 miliar (Foto:Dok)

Karangasem: Kementerian Sosial (Kemensos) RI memberikan bantuan tempat tinggal dan modal usaha kepada 195 orang (50 kartu keluarga/KK) mantan gelandangan dan pengemis di Karangasem, Bali. Total bantuan senilai Rp2,3 miliar.

Bantuan yang diberikan kepada warga Banjar Muntigunung, Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, dan Kabupaten Karangasem itu merupakan bagian dari program Desaku Menanti. 

Hadir dalam acara peresmian sekitar 500 undangan, yaitu 195 orang warga binaan sosial penerima Program Desaku Menanti, 305 orang dari unsur SKPD Kabupaten Karangasem, pemerintah Provinsi Bali, tim sinergitas, dunia usaha, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.

Dijelaskan Direktur Jenderal Rehabiltasi Sosial Edi Suharto, program tersebut bertujuan mengembalikan fungsi sosial eks gelandangan dan  pengemis. 

Karakteristik kemiskinan sangat beragam. Oleh karena itu pendekatan dan penanganan yang dilakukan juga butuh pendekatan berbeda.

"Tidak bisa semuanya diselesaikan dengan bantuan tunai bersyarat. Melalui program Desaku Menanti, menunjukkan negara hadir dan Presiden Joko Widodo memerhatikan segmen masalah kemiskinan," kata Edi, dikutip keterangan tertulis, Rabu, 16 Januari 2019.

Program Desaku Menanti unik dan lengkap. Sebab, bantuan yang diberikan komplet, yaitu bantuan rumah, modal usaha, bantuan peralatan, dan sebagainya.



"Peserta program ini juga mendapat bimbingan usaha. Mereka didampingi oleh Tagana, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK),  dan Karang Taruna,” kata Edi. 


Mencabut Akar Masalah Kemiskinan

Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Sonny W Manalu menyatakan, Program Desaku bertujuan mencabut akar masalah kemiskinan, yakni dengan memenuhi kebutuhan papan (rumah tinggal), usaha kemandirian (Usaha Ekonomi Produktif/UEP), dan jaminan hidup.



"Tanpa mencabut akarnya, kemiskinan akan tetap tumbuh. Kita telah meninggalkan pendekatan hit and run, yakni merazia mereka di pinggir jalan,  menjadi penjangkauan langsung," kata Sonny. 

Sonny menyebutkan, total bantuan yang diberikan di Karangasem yang diberi nama Kampung Kesetiakawanan Sosial Giri Winangun Setiadharma itu sebesar Rp2.328.750.000. 

Sonny menjelaskan, pendekatan tersebut disebut lebih komprehensif. Sebab, melibatkan enam pihak sekaligus, yaitu Kementerian Sosial, pemerintah provinsi,  pemerintah kabupaten/kota,  Lembaga Kesejahteraan Sosial, eks gelandangan dan pengemis, serta masyarakat, termasuk di dalamnya dunia usaha.

Menurut Sonny, makna filosofis dari program Desaku Menanti adalah mengembalikan gelandang dan pengemis ke kampung halamannya. Mereka diberikan dukungan saat pulang.

Seperti diketahui, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menjelaskan, gelandangan dan pengemis adalah salah satu jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Orang yang masuk dalam kelompok tersebut wajib mendapat penanganan dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial. 

Oleh karena itu, Sonny menekankan bahwa Kementerian Sosial melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang terus melakukan inovasi melalui langkah-langkah dan kebijakan program.

 

Sementara itu, Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri menyatakan sangat mengapresiasi langkah Kementerian Sosial. Program Desaku Menanti dinilai sejalan dengan langkah Pemerintah Kabupaten Karangasem yang terus meningkatkan upaya pemberantasan kemiskinan,

“Kami juga menyiapkan anggaran sebesar Rp200 juta untuk mengembangkan usaha rakyat di Banjar Muntigunung. Khususnya pengembangan usaha kelengkapan sembahyang,” kata Mas Sumantri.

Selain di Karangasem, program Desaku Menanti telah berhasil dikembangkan di lima daerah, yakni Malang, Pasuruan, Yogyakarta, Padang, dan Jeneponto.

Kementerian Sosial RI akan terus mengembangkan program ini, mengingat tingkat keberhasilan dinilai berjalan baik.


(ROS)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

2 weeks Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA