Usulan Dishub Provinsi Bali Terkait Permenhub 32/2016

Raiza Andini    •    Selasa, 21 Mar 2017 13:41 WIB
polemik taksi online
Usulan Dishub Provinsi Bali Terkait Permenhub 32/2016
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi usai menggelar rapat membahas penyelesaian sistem aturan transportasi online dan konvensional di Mabes Polri -- ANT/Risky Andrianto

Metrotvnews.com, Denpasar: Menteri Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melaksanakan teleconference dengan Dinas Perhubungan Provinsi Bali serta instansi terkait di Mapolda Bali. Mereka membahas penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

"Usulan resmi dari Bali cuma Dishub menyampaikan sejauh mana pengertian perizinan. Karena kalau berkenaan dengan portal, ada penanaman modal di pusat, tidak perlu ada kantor cabang," kata Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali Ngurah Agung Suardana ketika ditemui Metrotvnews.com di Mapolda Bali, Jalan W.R Supratman, Denpasar, Bali, Selasa, 21 Maret 2017.

Dishub Provinsi Bali juga mengusulkan, agar pihak taksi online tidak menerima maupun memberikan atau menjalankan aplikasi sebelum mendapatkan izin resmi angkutan sewa yang disetujui oleh pemerintah.

"Pada waktu kunjungan ke kantor, teman-teman taksi konvensional banyak usulan yang sebenarnya berkaitan dengan volume kendaraan meningkat. Saya sudah informasikan, itu tidak mungkin karena spesifikasi taksi online di Bali itu beda dengan daerah lain," tambahnya.

Suardana memastikan, kuota taksi online tidak akan lebih dari jumlah saat ini. "Kuota nanti akan kita batasi. Sehingga, alasan teman-teman taksi konvensional menurut saya tidak pas karena volume kendaraan akan kita kontrol," tutupnya.

(Baca: Menhub Harap tak ada Provokasi Terkait Lahirnya Permenhub 32/2016)

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, Permenhub ini mengatur angkutan orang dengan kendaraan bermotor tidak dalam trayek, seperti Uber dan Grab-Car. Ia meminta seluruh pihak bersikap teduh.

Menurut dia, Permenhub ini memastikan ada dua manfaat masing-masing untuk angkutan online, dan angkutan konvensional. "Pertama kepastian hukum. Kedua, regulasi pasti agar taksi terlindungi dari dominasi berlebihan," ujarnya.

Budi memberikan waktu kepada pemerintah daerah untuk bisa menyesuaikan dengan aturan baru itu. Budi mengatakan, sejumlah pemimpin daerah telah menyetujui isi Permenhub tersebut.

 


(NIN)