Pelesiran Percuma Anggota Dewan

   •    Kamis, 16 Mar 2017 07:39 WIB
dpr
Pelesiran Percuma Anggota Dewan
Pelesiran Percuma Anggota Dewan

Protes publik terhadap tabiat pelesiran para anggota DPR yang berkedok studi banding sepertinya sewujud dengan kaset usang. Berulang kali diputar dan diutarakan, tapi tak didengar dan tak kunjung ditunaikan. Anggota dewan seperti masa bodoh dengan kehebohan rakyat yang mempersoalkan studi banding mereka. Sudah tak terhitung kecaman kepada anggota DPR terkait dengan kunjungan ke mancanegara yang tak ubahnya pelesiran tersebut.

Mereka tetap saja ke luar negeri, malah menggunakan anggaran negara untuk keperluan yang efektivitasnya diragukan. Sebanyak 30 anggota DPR melakukan studi banding ke Jerman dan Meksiko sejak minggu lalu. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengestimasikan uang rakyat yang harus dirogoh untuk membiayai mereka selama enam hari di mancanegara mencapai Rp8 miliar.

Padahal, ada banyak cara lebih efektif dan efisien yang bisa dilakukan anggota DPR untuk menimba informasi dari luar negeri seperti menggunakan informasi elektronik, lewat korespondensi atau teleconference. Rasanya sulit berharap DPR memenuhi harapan publik mengefisienkan anggaran negara. Pasalnya, mereka justru memilih untuk makin gencar memunculkan alasan-alasan untuk memenuhi libido pelesiran mereka.

Menjadi makin konyol karena Pansus RUU Pemilu ingin belajar mengenai penerapan e-voting ke Jerman yang justru kini menghentikan penggunaan metode itu. Begitu pun alasan untuk belajar sistem pemilu karena Jerman menggunakan sistem pemilu campuran, yakni distrik dan proporsional. Jelas itu berbeda dengan Indonesia yang menganut sistem proporsional terbuka.

Studi banding anggota dewan kali ini, sebagaimana sebelum-sebelumnya, percuma saja. Bukan periode ini saja, sejak dulu kekonyolan dalam studi banding anggota DPR juga terlihat. Tentu tidak pernah lepas dari ingatan publik, DPR merasa perlu melakukan studi banding ke Turki dan Denmark hanya untuk mempelajari perubahan logo Palang Merah. Juga DPR merasa perlu ke Brasil tatkala membahas RUU Desa.

Pernah pula DPR ke Afrika Selatan untuk belajar Pramuka. Apalagi, DPR bertandang Yunani untuk belajar etika. Kala itu Yunani yang dinyatakan sebagai negara bangkrut justru dijadikan pedoman untuk belajar etika berdemokrasi dan bersidang. Juga kisah fenomenal sejumlah pemimpin DPR yang mengadakan kunjungan kerja ke Amerika Serikat. Mereka menjadi peserta Konferensi Ketua Parlemen Dunia Ke-4 di New York.

Namun, Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon justru menyempatkan hadir dalam acara konferensi pers yang diadakan calon presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, Donald Trump. Mestinya para anggota Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu itu lebih memfokuskan untuk merampungkan pembahasan. Masih banyak polemik klausul dalam rancangan UU yang memuat 543 pasal tersebut.

Belum lagi, anggota pansus yang mayoritas anggota Komisi II tersebut punya tugas mendesak untuk menggelar uji kelayakan dan kepatutan komisioner Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu yang tinggal sebulan. Tidak ada transparansi dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang dipublikasikan ketika mereka kembali dari luar negeri.

Transparansi itu yang mestinya tidak saja menyangkut hasil kunjungan, tetapi rencana kunjungan yang meliputi tujuan, program kerja/agenda, biaya perjalanan, dan hasil-hasil yang ingin dicapai. Bila katup transparansi tidak juga dibuka DPR, menjadi wajar sekiranya publik menggugat efektivitasnya.

Tidaklah berlebihan pula sekiranya kunjungan kerja ke luar untuk sementara dihentikan dan dananya dialihkan untuk kepentingan yang lebih mendesak. Mengkritisi kinerja DPR termasuk menyerukan studi banding disetop bukan karena kita hendak membatasi kiprah politikus Senayan. Rakyat sudah jengah dengan tabiat negatif yang kini melekat pada anggota DPR yang berimbas pada citra sebagai lembaga sebagai lembaga tukang pelesir.