Menebus Dosa di Putaran Kedua

   •    Jumat, 17 Feb 2017 07:34 WIB
pilgub dki 2017
Menebus Dosa di Putaran Kedua
Menebus Dosa di Putaran Kedua

Tanpa mengurangi hormat terhadap proses penghitungan suara resmi yang sedang dilakukan KPU Provinsi DKI Jakarta, bolehlah kita semua mulai memikirkan, mempersiapkan diri menghadapi kontestasi pemilihan Gubernur DKI Jakarta putaran kedua. Menurut jadwal, putaran kedua akan dilangsungkan 19 April 2017, atau sekitar dua bulan dari sekarang. Pada putaran pertama, Rabu (15/2), Pilkada DKI Jakarta 2017 mencatat prestasi bagus dari sisi partisipasi warga untuk memilih.

Menurut sejumlah lembaga yang juga melakukan hitung cepat (quick count), tingkat partisipasinya mencapai 75%-80%. Jauh lebih tinggi jika kita bandingkan dengan Pilkada DKI Jakarta 2012 lalu yang hanya 64% di putaran pertama dan 66% pada putaran kedua. Dari perspektif itu, terlepas apakah kenaikan partisipasi itu lebih disebabkan ingar-bingar politik, kegaduhan demi kegaduhan, dan pertarungan isu yang terus mewarnai hampir seluruh proses pilkada DKI, apresiasi tetap patut kita berikan kepada KPU DKI atas kerja keras mereka.

Namun, mesti juga diakui, KPU pusat dan DKI masih terlihat gagap di sana-sini, terutama dalam mengantisipasi membeludaknya warga yang ingin menggunakan hak pilih. Boleh jadi, karena KPU masih berpatokan pada partisipasi pemilih dalam pilgub DKI Jakarta sebelum-sebelumnya yang tak pernah lebih dari 70%, antisipasi mereka menjadi lemah.

Akan tetapi, persoalan besar sebenarnya ialah banyaknya pemilih yang tak masuk daftar pemilih tetap (DPT) karena belum memiliki KTP-E. Di Jakarta, menurut catatan Kemendagri, ada sekitar 56 ribu orang yang tidak terdaftar karena persoalan KTP-E. Mereka ini yang harus 'berebut' surat suara cadangan yang disiapkan sebanyak 2,5% dari DPT di tiap TPS.

Saat jumlah pemilih tak terdaftar itu membeludak, tak mengherankan bila muncul banyak keluhan terkait dengan habisnya surat suara di sejumlah TPS. Bisa kita bayangkan, jika jumlah pemilih terdaftar di satu TPS ada 500 orang, berarti surat suara cadangan yang disiapkan hanya 13 lembar. Inilah sejatinya pekerjaan rumah bagi KPU untuk putaran kedua nanti.

Saat antusiasme masyarakat dalam mengikuti sebuah kontestasi pemilu melejit, tak elok rasanya bila masalah administrasi selalu menjadi penghambat. Suara pemilih harus diselamatkan dari persoalan-persoalan yang sesungguhnya amat teknis. Hanya ada waktu dua bulan bagi KPU untuk menyiapkan antisipasi, menebus dosa atas hilangnya suara pemilih di putaran pertama.

Langkah pertama tentu saja segera menggandeng Kemendagri untuk memasukkan pemilih-pemilih yang belum terdaftar ke DPT tambahan. Patut dipikirkan pula kemungkinan untuk menambah surat suara cadangan. Kita mesti paham atmosfer pertarungan' antarkandidat ataupun pendukung di putaran kedua bakal lebih menghangat dan mengencang.

Hilangnya suara pemilih tidak hanya merugikan kandidat, tetapi juga bisa memunculkan konsekuensi politik dan hukum. Pada titik itu, semestinya persoalan administrasi pemilih sudah dituntaskan supaya tak berkembang menjadi bara yang akan membuat suasana yang sudah hangat menjadi makin memanas.

Sistem pemilu sesungguhnya harus mengedepankan mekanisme yang berkeadilan dan berpihak kepada pemilih. Dalam konsep besar itu, negara dan seluruh perangkatnya mesti sungguh-sungguh menjaga supaya hak seluruh pemilih bisa dipenuhi agar suara rakyat tak disia-siakan.