Prabowo sang Penantang

   •    Jumat, 13 Apr 2018 08:53 WIB
prabowo subiantopilpres 2019
Prabowo sang Penantang
Prabowo sang Penantang

Kesediaan Prabowo Subianto menjadi calon presiden pada Pemilu 2019 patut diapresiasi dan diacungi jempol. Diapresiasi bukan semata karena Prabowo mendengarkan aspirasi kader partai yang dipimpinnya, yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Mendengarkan secara saksama aspirasi kader partai justru memperlihatkan karakter Prabowo yang sejatinya demokratis. Selaku pendiri dan ketua umum partai, kalau ia mau, bisa saja Prabowo memaksakan kehendaknya. Akan tetapi, Prabowo memilih jalan demokratis.

Kesediaan menjadi calon presiden itu dikatakan Prabowo setelah mendengarkan dan menerima mandat dari semua pengurus Gerindra di daerah dan pusat dalam rapat koordinasi nasional yang digelar pada Rabu (11/4). Itulah jalan demokratis yang dipilih dengan penuh kesadaran oleh Prabowo.

Prabowo juga patut diberi acungan jempol karena kesediaannya menjadi calon presiden otomatis menghindari calon tunggal melawan kotak kosong di Pilpres 2019. Meski perundang-undangan membuka ruang calon tunggal, jika itu terjadi, tetap saja tak elok. Jika menang, dinilai pantas karena melawan kotak kosong; seandainya kalah, malah malunya dibawa sampai liang lahad.

Pernyataan kesediaan Prabowo itu sekaligus mengindikasikan kontestasi antara dirinya dan Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden 2014 berpeluang besar terulang pada 2019.

Satu kaki Jokowi sudah berada di gelanggang Pemilu 2019. Modalnya sebagai kandidat sudah melampaui presidential threshold 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional pada pemilu legislatif sebelumnya. Jokowi didukung PDIP, Golkar, NasDem, PPP, dan Hanura yang memiliki 51,9% kursi DPR.

Prabowo perlu kerja keras untuk memenuhi presidential threshold. Partai Gerindra yang memiliki 13% kursi di DPR membutuhkan tambahan 7% kursi dari partai lain untuk mencapai syarat dukungan minimal 20% kursi DPR. Di atas kertas, Gerindra cukup berkoalisi dengan PKS yang punya 7% kursi dan PKS sudah memberikan isyarat dukungan.

Berbeda dengan partai yang mendukung Jokowi, PKS mendukung Prabowo dengan syarat. Syarat yang diajukan PKS ialah Prabowo harus menggandeng salah satu dari sembilan kader PKS yang sudah ditetapkan sebagai bakal calon presiden/wakil presiden.

Empat dari sembilan kader PKS yang dimaksud ialah Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, mantan Presiden PKS Anis Matta, Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno. Lima lainnya ialah Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al'Jufrie, mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring, Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf, dan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.

Ada yang menilai syarat yang diajukan PKS justru membatasi ruang gerak Prabowo untuk membangun koalisi dengan partai-partai yang belum menentukan siap. Sejauh ini, partai yang belum bersikap ialah Demokrat yang memiliki 10,89% kursi di DPR, PAN (8,57%), dan PKB (8,39%). Dari ketiga partai itu, PAN bersama PKS merupakan mitra koalisi Gerindra pada 2014. Karena itulah, wajar-wajar saja kali ini PKS meminta jatah calon wakil presiden karena pada 2014 jatah itu diberikan kepada PAN.

Koalisi Gerindra, PKS, dan PAN yang dibangun sejak 2014 itu masih terus dirawat hingga kini, setidaknya dalam pemilihan kepala daerah. Setelah memenangi pilkada Jakarta, kebersamaan tiga partai itu mencoba keberuntungan di lima provinsi yang menggelar pilkada serentak pada 27 Juni, yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatra Utara, Maluku Utara, dan Kalimantan Timur. Bisa jadi, hasil pilkada menjadi basis koalisi yang sedang dijajaki Prabowo.

Selain berjuang memenuhi syarat formal presidential threshold, tugas yang tidak kalah beratnya ialah meningkatkan elektabilitas. Prabowo beruntung karena sosoknya hingga sekarang konsisten menjadi ikon penantang di luar kekuasaan. Konsistensi menjadi penantang berpeluang mengerek tingkat keterpilihan. Elok nian bila konsistensi itu dibarengi dengan menyuguhkan keadaban politik di ruang publik.