Saatnya Melepas Belenggu Masa Lalu

   •    Sabtu, 07 Oct 2017 08:35 WIB
sejarah bangsa
Saatnya Melepas Belenggu Masa Lalu
Saatnya Melepas Belenggu Masa Lalu

TIDAK ada satu bangsa pun yang mampu mengubah masa lalu. Akan tetapi, semua bangsa bisa mengubah masa depan dengan belajar dari masa lalu. Itulah hakikat rekonsiliasi yang dibangun di atas sebuah kesadaran untuk hidup bersama dalam keragaman dan saling menghargai.

Rekonsiliasi secara leksikal bermakna perbuatan memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan semula. Syarat utamanya tentu saja ada kejujuran akan masa silam. Kejujuran akan masa silam menjadi penting, amat penting, karena inilah ganjalan utama untuk menuju hidup bersama.

Kejujuran akan masa silam itulah yang dipancarkan dalam pertemuan Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, dan perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Mereka bertemu saat meresmikan penggunaan nama Jalan Siliwangi dan Jalan Pajajaran di ruas-ruas jalan di jalur lingkar yang mengelilingi Yogyakarta pada 3 Oktober.

Seluruhnya ada enam nama jalan yang diresmikan. Selain Jalan Siliwangi dan Jalan Pajajaran, ada Jalan Brawijaya dan Majapahit, serta Jalan Ahmad Yani dan Jalan Prof Dr Wirjono Projodikoro. Sultan menuturkan pemilihan nama-nama jalan itu memiliki maksud simbolis yang berkaitan dengan memori kolektif masyarakat di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Itulah simbol rekonsiliasi kultural. Pemulihan hubungan kebudayaan dua suku besar penghuni Pulau Jawa, suku Sunda dan suku Jawa. Nama-nama tokoh besar Sunda yang selama berabad-abad tabu di tanah Jawa kini ada di Yogyakarta. Begitu juga nama-nama yang merupakan representasi Jawa yang terhalang oleh jalan sempit memandang sejarah, seperti Majapahit dan Hayam Wuruk, bakal ada di tanah Sunda.

Diplomasi nama jalan itu diharapkan mampu memutus mata rantai mitos dari Perang Bubat yang terjadi sekitar 600 tahun lalu. Ada kebencian dan dendam yang dirawat di alam bawah sadar dua suku besar itu. Kini, mereka mampu memaafkan masa lalu. Bangsa Indonesia juga perlu menatap ke depan tanpa perlu disandera masalah yang lalu.

Masalah yang masih membelenggu bangsa ini antara lain terkait dengan PKI, Tanjung Priok, 27 Juli 1996, kasus orang hilang, dan penembakan mahasiswa Trisakti. Polarisasi di bidang politik juga menjadi fenomena yang berpotensi membelah bangsa. Harus jujur diakui bahwa ada konflik yang selalu menjadi pola berulang.

Setiap kali ada pergantian rezim, semangat yang dibawa adalah balas dendam. Pemilihan kepala daerah ataupun pemilihan presiden mestinya cara beradab mengganti pemimpin. Keadaban demokrasi itu ditandai pemenang menjadi pemimpin bagi semua, selesai pemilihan selesai pula perseteruan.

Fakta bicara lain, sering kali ritual demokrasi diikuti dendam tak berkesudahan. Harus ada kemauan kuat untuk melakukan rekonsiliasi politik setelah sukses melakukan rekonsiliasi kultural. Rekonsiliasi politik bisa dimulai dengan menghapus cara pikir polarisasi. Cara lainnya ialah menghilangkan dikotomi ‘orang penguasa’ dan ‘bukan orang penguasa’.

Masih ada cara ekstrem lainnya, misalnya, menghentikan semua penyebutan orde ini dan orde itu. Bangsa ini perlu belajar banyak dari rekonsiliasi kultural, yakni masa lalu jangan membelenggu. Jujur dikatakan bahwa rekonsiliasi kultural berhasil karena mengandaikan masa lalu seperti kaca spion. Ditengok sesekali, tetap fokus menuju masa depan sambil menyatupadukan potensi bangsa yang kini berserakan dalam banyak simpul.


Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

23 hours Ago

Pengacara terdakwa kasus korupsi KTP-el Setya Novanto, Maqdir Ismail menuding dakwaan milik KPK…

BERITA LAINNYA