Membasmi Separatisme

   •    Kamis, 06 Dec 2018 07:30 WIB
Pembunuhan Puluhan Pekerja di Papua
Membasmi Separatisme
Membasmi Separatisme

TIDAK satu negara pun di dunia yang memberi ruang gerak separatisme. Atas nama kedaulatan negara dan bangsa, sesuai perintah suci konstitusi, separatisme harus dibasmi.

Indonesia masih bersikap ramah terhadap separatisme dengan sebutan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Padahal, separatisme di Papua, sebenarnya, bukan semangat yang baru diteriakkan kemarin. Diakui atau tidak, masih ada semangat memisahkan diri dalam KKB yang dulunya disebut Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Keberadaan separatisme harus dilawan demi menegakkan wibawa negara. Apalagi, kelompok pimpinan Egianus Kogoya itu membunuh secara brutal sejumlah pekerja PT Istaka Karya, Minggu (2/12) di Nduga.

Sekitar 40 anggota kelompok Egianus juga menyerang pos pengamanan TNI di Distrik Mbua, Nduga, Senin (3/12). Seorang anggota TNI, Sersan Handoko, gugur dalam peristiwa itu. Seorang tentara lain terluka tembak.

Terlepas dari KKB atau separatisme, tragedi Nduga harus diusut tuntas. Dalam konteks itulah kita mengapresiasi perintah Presiden Joko Widodo kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk mengejar dan menangkap seluruh pelaku tindakan biadab tersebut.

Pemerintah telah mengirimkan 154 personel militer dan Polri ke Nduga. Kita pun sepakat dengan pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang menyebut tragedi Nduga sebagai aksi teroris yang tidak beradab. Bahkan, menurut dia, aksi itu bukan dilakukan pelaku kriminal biasa, tetapi oleh OPM.

Apa pun alasannya, pembunuhan terhadap pekerja proyek dan penyerangan terhadap pos TNI jelas sudah dapat dikategorikan sebagai penyerangan berskala besar.

Dengan melihat skala dan intensitas penyerangan itu, sudah sepatutnya militer bersama kepolisian bahu-membahu mengejar kelompok separatis di Papua.

Akan tetapi, pada sisi lain, kita juga memahami bahwa ada sensitivitas tertentu dalam penanganan insiden Nduga. Selama ini, pemerintah memang dinilai mengambil sikap berhati-hati dalam menangani berbagai kasus di Papua. Hal itu terutama karena pelaku penembakan di Papua kerap menggunakan isu hak asasi manusia (HAM) untuk menghindar dari jeratan hukum.

Tidak jarang, pelaku juga membawa isu HAM tersebut ke dunia internasional sebagai strategi untuk melindungi diri dari kejaran aparat penegak hukum.

Namun, dalam tragedi Nduga, kita melihat para pelaku justru telah melakukan pelanggaran HAM yang sangat serius sehingga alasan-alasan mereka untuk menggunakan isu HAM pun batal dengan sendirinya.

Terus terang dikatakan bahwa Papua ialah contoh sebuah tragedi yang sempurna. Di sana ada potensi alam luar biasa, tetapi di sana juga ada ketertinggalan yang luar biasa.

Pada masa Orde Baru, rasa ketidakadilan dan ketidakpuasan yang berkecamuk di hati orang-orang Papua dijawab dengan pendekatan militer. Separatisme yang bisa muncul setiap saat di Papua merupakan bukti paling nyata bahwa kehausan akan keadilan dan kemakmuran tidak bisa dibungkam dengan pendekatan militer.

Dalam perspektif itulah, pendekatan kesejahteraan yang dilakukan pemerintah saat ini patut didukung sepenuhnya. Pembangunan yang gencar dilakukan di Papua bertujuan memakmurkan rakyat setempat. Manajemen pembangunan di Papua sepenuhnya berorientasi pada kemakmuran.

Tugas pemerintah daerah dan tokoh masyarakat di Papua ialah menjelaskan kepada rakyat, termasuk mereka yang masih berlalu-lalang di pegunungan, bahwa pemerintah serius membangun Papua.

Pada saat militer dan kepolisian mengejar seluruh pelaku penembakan di Nduga dan menumpas hingga ke akarnya, pembangunan jangan dihentikan. Pembangunan itu sebagai solusi memberantas separatisme.


Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

4 days Ago

Vonis untuk Irvanto Hendra Pambudi dianggap lebih berat ketimbang vonis pelaku-pelaku utama&nbs…

BERITA LAINNYA