Optimalkan Kuota Haji, Pemerintah Diminta buat Payung Hukum

Dian Ihsan Siregar    •    Jumat, 21 Oct 2016 01:21 WIB
ibadah hajihaji 2016
Optimalkan Kuota Haji, Pemerintah Diminta buat Payung Hukum
Ilustrasi gelombang penerbangan pulang jemaah haji tahun ini selesai. (Foto: Antara/Lucky R).

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Umum Himpunan Pengusaha Umrah dan Haji (Himpuh) Bailuki Ahmad meminta pemerintah dan DPR membeuat payung hukum yang jelas dalam penggunaan kuota haji. Tujuannya, agar penggunaan kuota lebih optimal dan tidak ada yang menyisa.

"Maka sebaiknya diberikan payung hukum yang jelas. Hal ini untuk memperbaiki sistem kuota haji," kata Bailuki dikutip dari Antara, Jumat (21/10/2016).

Optimalisasi penggunaan kuota haji, menurut Bailuki, dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, yakni kuota dari undangan Raja Arab Saudi, keluarga raja, perorangan dan lembaga kerajaan. Kedua, pemanfaatan kuota haji dari sisa kuota negara sahabat dan tetangga dekat Indonesia yang tidak terpakai.

Ketiga, kuota haji Indonesia dapat dioptimalkan dengan sistem batal ganti yang pernah diterapkan sebelumnya dengan perbaikan sistem. "Pengaturan, sistem pengelolaan dan optimalisasi kuota ini sebaiknya diberikan payung hukum yang jelas berupa UU," ujar Bailuki. 

Dalam hal ini, bilang Bailuki, termasuk dalam pembahasan Badan Layanan Umum (BLU) haji. Sistem pengelolaan kuota haji yang lebih baik disertai payung hukum berupa undang-undang yang jelas, sangat diperlukan untuk mengatur distribusi kuota haji antardaerah yang lebih baik pada masa yang akan datang.

Pada saat ini, antrean haji di beberapa daerah cukup lama. Salah satu daerah di Sulawesi Selatan misalnya, antrean haji mencapai 42 tahun. Sementara, sisa tunggu kuota di travel mencapai enam tahun. 

"Pemerintah perlu melakukan lobi ke pemerintah Arab Saudi. Sangat ironis, jika terjadi sisa kuota haji di satu pihak, sementara daftar tunggu kuota haji kita sangat lama," tegas Bailuki.

Bukan hanya sebatas itu saja, Bailuki juga mengharapkan pemerintah memberikan perpanjangan izin usaha yang semula tiga tahun menjadi minimal enam tahun. Hal tersebut, merupakan konsekuensi dari masa tunggu kuota haji yang relatif lama dan merupakan jaminan kepastian usaha bagi PIHK sebagai penyelenggara haji khusus.

"Kami juga berharap pemerintah memangkas dan mempermudah proses birokrasi perpanjangan izin usaha ini," pungkas dia. 


(REN)

Luhut: Memangnya Saya Dewa Bisa Loloskan Novanto

Luhut: Memangnya Saya Dewa Bisa Loloskan Novanto

5 hours Ago

Luhut pun membantah menemani Novanto untuk bertemu Presiden Joko Widodo di Bandara Halim Perdan…

BERITA LAINNYA