Miryam Divonis 5 Tahun Bui

Achmad Zulfikar Fazli    •    Senin, 13 Nov 2017 12:14 WIB
korupsi e-ktp
Miryam Divonis 5 Tahun Bui
Terdakwa pemberi keterangan palsu Miryam S. Haryani mengikuti sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (23/10) - ANT/Rossa Panggabean

Jakarta: Politikus Hanura Miryam S. Haryani, divonis lima tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta. Miryam secara sah dan menyakinkan memberikan keterangan palsu pada persidangan perkara korupsi KTP elektronik (KTP-el). 

"Mengadili, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar," kata Ketua Majelis Hakim Franky Tambuwun dalam sidang vonis di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin 13 November 2017.

Miryam dinilai dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar saat bersaksi dalam sidang kasus korupsi KTP-el. Salah satunya ialah soal penerimaan uang dari mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sugiharto.

Ia juga dinilai dengan sengaja mencabut semua keterangan yang pernah diberikan dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Tak hanya itu, majelis hakim menemukan adanya keterangan yang berbeda disampaikan oleh penyidik dan Miryam soal adanya tekanan saat pemeriksaan sebagai saksi di KPK.

Majelis hakim menyebut, dari empat video rekaman yang diajukan sebagai alat bukti elektronik, tak ditemukan adanya tekanan terhadap Miryam selama pemeriksaan. Hal itu diperkuat dengan analisis tim psikologi forensik dan asosiasi forensik.

Karena itu, majelis hakim berkesimpulan keterangan Miryam yang merasa ditekan oleh penyidik selama pemeriksaan merupakan pernyataan yang tidak benar. "(Pernyataan Miryam) bertentangan dengan fakta, saksi dan alat bukti lain," ucap dia.

Miryam terbukti melanggar Pasal 22 jo Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Dalam vonis, majelis hakim memberikan pertimbangan yang meringankan dan memberatkan kepada Miryam. Hal yang meringankan ialah Miryam bersikap sopan selama persidangan dan tak pernah dihukum.

Hal yang memberatkan adalah perbuatan Miryam dinilai tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas korupsi dan Miryam tidak mengakui perbuatannya.

Terkait putusan itu, Miryam mengaku akan memikirkan kesempatan banding yang diberikan majelis hakim. Ia akan memutuskan hal itu selama tujuh hari ke depan. "Saya pikir-pikir," ujar Miryam.
 


(REN)

Ganjar Pranowo Bantah Tudingan Nazaruddin

Ganjar Pranowo Bantah Tudingan Nazaruddin

1 hour Ago

Nama Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo disebut-sebut sebagai salah satu orang yang menerima …

BERITA LAINNYA