BPK Bantah Menhan dan Panglima TNI Melarang Audit Alutsista

Achmad Zulfikar Fazli    •    Kamis, 12 Oct 2017 14:47 WIB
alutsista
BPK Bantah Menhan dan Panglima TNI Melarang Audit Alutsista
Anggota I BPK Agung Firman Sampurna--Antara/Wahyu Putro

Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna membantah kabar pelarangan BPK mengaudit pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI di Kementerian Pertahanan. Ia mengklaim BPK sudah masuk untuk memeriksa keuangan serta aset di Kementerian Pertahanan sejak 2007.

"Menteri Pertahanan (Ryamizard Ryacudu) dan Panglima TNI (Jenderal Gatot Nurmantyo) tidak pernah menghalangi atau melarang BPK untuk melaksanakan pemeriksaan," tegas Agung dalam konferensi pers di Kantor BPK, Jakarta, Kamis 12 Oktober 2017.

Pernyataan Agung ini bertolak belakang dengan yang disampaikan anggota VI BPK Harry Azhar. Mantan politikus Golkar itu sebelumnya menyebut, Panglima Gatot dan Ryamizard awalnya menolak audit BPK.

Baca: Pengadaan Alutsista TNI Diaudit

Agung membatah hal tersebut. Menurut dia, dalam mengaudit, pihak memang sempat mendapatkan hambatan lantaran masalah dokumen. Tapi, hambatan tersebut berhasil diselesaikan dan BPK menemukan nilai pengadaan alutsista itu sangat besar.



Atas temuan itu, BPK kemudian melakukan berkomunikasi dengan Ryamizard dan Gatot untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengadaan alutsista. Ia pun yakinkan Ryamizard dan Gatot bahwa pemeriksaan BPK ini semata hanya untuk melindungi pertahanan nasional.

"Kita tidak mempersoalkan itu tapi meyakinkan mereka pula bahwa yang kami lakukan juga dalam rangka menjaga akuntabilitas," kata dia.


(YDH)