Alumni UI Dukung Petisi Pasal Penodaan Agama Dihapus

Ilham wibowo    •    Kamis, 18 May 2017 16:06 WIB
nkri
Alumni UI Dukung Petisi Pasal Penodaan Agama Dihapus
Konferensi pers Kesatuan Aksi Keluarga Besar Universitas Indonesia (KA-KBUI) dalam menggalang dukungan mendesak pemerintah menghapus Pasal 156a KUHP terkait penodaan agama. Foto: MTVN/Ilham Wibowo.

Metrotvnews.com, Jakarta: Kesatuan Aksi Keluarga Besar Universitas Indonesia (KA-KBUI) menggalang dukungan mendesak pemerintah menghapus Pasal 156a KUHP terkait penodaan agama. Pasal yang merujuk pada Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 1965 itu dinilai berpotensi menimbulkan perpecahan.

Koordinator KA-KBUI Reinhard Sirait mengatakan, pasal tersebut dalam praktiknya dimanfaatkan sebagai strategi politik yang menghadirkan aksi dan pernyataan intoleran di Tanah Air. Sentimen agama, kata dia, telah digunakan sebagai jalan untuk meraih kepentingan tertentu.

"Kami tidak sekedar mendukung elite politik tetapi lebih kepada rakyat. Bagaimana mahasiswa bersatu kembali bersama rakyat," kata Reinhard dalam pertemuan di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis 18 Mei 2017.

Ia menuturkan, hadirnya petisi di kalangan kaum intelek ini guna mengembalikan kembali tatanan masyarakat yang demokratis, berdaulat, dan bebas intimidasi. Menurut dia, politik identitas yang terjadi saat ini dalam level sangat darurat untuk dibenahi.

"Kita merasakan satu sama lain saling menjatuhkan, fanatisme berlebihan, dan tidak ada yang kita dapat. Faktanya kita tidak bisa bersatu," ujar dia.

Reinhard mengatakan, petisi ini disebar di lingkungan kampus UI. Sudah ada 1.168 alumni UI yang menyatakan diri untuk ikut bergabung.

Dalam tuntutannya, mereka mengecam vonis pidana penodaan agama dalam Pasal 156a KUHP. Selain itu, eksekutif, legislatif, dan yudikatif didesak untuk mencabut dan merevisi pasal yang dianggap antidemokrasi tersebut.

"Kami meminta segenap rakyat Indonesia bersatu padu dan tidak kenal lelah ataupun gentar memperjuangkan cita-cita reformasi dna terus merawat keberagaman Indonesia kita," papar Reinhard .

Petisi ini nantinya akan disampaikan langsung kepada pihak terkait seperti pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Reinhard pun berpandangan, 19 tahun sejak reformasi bergulir, perkembangan situasi politik sudah tak sejalan dengan perjuangan agenda reformasi terdahulu.

"Kita ingin hidup berdampingan secara demokratis, politik identitas ini berbahaya. Pilihan lain, kita akan turun ke jalan lagi, seperti 19 tahun lalu," pungkas dia.



(OGI)