DPD Harus Diberikan Kewenangan yang Signifikan

   •    Selasa, 20 Sep 2016 16:34 WIB
irman gusman ditangkap
DPD Harus Diberikan Kewenangan yang Signifikan
Pengamat Hukum Tata Negara Refly Harun,-Foto: Dok/MI

Metotvnews.com, Jakarta: Kasus dugaan korupsi yang membelit Ketua DPD nonaktif, Irman Gusman semakin menguatkan wacana untuk membubarkan lembaga DPD. Terlebih, selama ini DPD juga dianggap berjalan kurang maksimal dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit.

Namun, pengamat hukum tata negara Refly Harun mengaku, tak sepakat dengan wacana tersebut. Menurut dia, sebagai negara dengan wilayah yang luas dan masyarakat yang majemuk sistem dua kamar adalah sistem yang cocok bagi Indonesia. Sistem dua kamar itu yakni terdiri dari DPD dan DPR RI.

"Dibentuknya DPD dan DPR menjadikan sistem dua kamar. DPD dibentuk atas dasar wilayah dan daerah, sementara DPR berisi para wakil rakyat dari setiap daerah,  di mana banyaknya kursi ditentukan oleh banyaknya populasi. Adanya DPD ditujukan untuk mengimbangi lembaga DPR," kata Refly, Selasa (20/9/2016).

Refly justru menyarankan agar kewenangan yang signifikan diberikan kepada DPD ketimbang membubarkannya. Sebab, sejak awal Indonesia telah memilih sistem dua kamar.

Baca: Kasus Irman dan Isu Liar Bubarkan DPD

Komisaris PT Jasa Marga ini juga menyayangkan sistem pemilihan anggota DPD yang dilakukan secara masif dan melibatkan masyarakat luas. Tapi, ironisnya DPD tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Faoruq Muhammad mengakui kewenangan lembanganya saat ini tidak jelas. Menurut dia, setiap anggota bisa mengatasnamakan lembaga untuk menerima suap.

"Justru menurut saya di situlah pentingnya, harus ada aturan main yang jelas dari ketatanegaraan kita supaya tidak disalahgunakan,"kata Faoruq di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu 17 September 2016.

Faoruq mengklaim penguatan DPD yang digembor-gemborkan saat ini dapat menghilangkan penyalahgunaan yang bersifat individu. Dia bilang, kewenangan individu semestinya diatur dalam kelembagaan DPD. 

Dia juga menjamin, dengan jelasnya kewenangan ini, kasus suap yang menyangkut anggota DPD tak akan terulang kembali. (Debora S)




(AZF)

Video /