Gunakan Kursi Roda, Tersangka e-KTP Diperiksa KPK

Yogi Bayu Aji    •    Senin, 17 Oct 2016 12:08 WIB
korupsi e-ktp
Gunakan Kursi Roda, Tersangka e-KTP Diperiksa KPK
Tersangka kasus korupsi e-KTP Sugiharto/ANT/Akbar Nugroho Gumay

Metrotvnews.com, Jakarta: Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Sugiharto diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia mendatangi KPK mengenakan kursi roda.

"(Diperiksa) untuk tersangka Irman (direktur jenderal kependudukan dan catatan sipil Kemendagri)," kata pengacara Sugiharto, Kuncoro, di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (17/10/2016).

Menurut Kuncoro, kliennya harus menggunakan kursi roda karena sakit. Sugiharto hanya bisa berkomunikasi secara verbal karena ada peradangan di otak.

"Sekarang rawat jalan. Kemarin dirawat inap di RS Siloam sepuluh hari. Tapi, karena faktor keuangan pulang," jelas dia.

Baca: Usut Sengkarut Kasus e-KTP, KPK Periksa Sugiharto

Selain Sugiharto, KPK juga memanggil beberapa saksi lain. Mereka ialah dua staf Subdit Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Ditjen Dukcapil Utik Ananingsih dan Rina Wahyuni, Dian Hasanah, dan Pensiunan PNS Ditjen Dukcapil Suciati. Staf Keuangan PT Quadra Solution Siti Buktiana dan Pegawai PT Quadra Solution Christina juga diperiksa dalam kasus ini.

Selain itu, KPK juga memanggil Irman. Dia akan diperiksa sebagai tersangka.

KPK membuka kasus e-KTP kepada publik pada 22 April 2014. KPK sudah lebih dua tahun menyidik kasus dugaan korupsi pengadaan ini.

KPK menetapkan Sugiharto sebagai tersangka. Dia berperan sebagai pejabat pembuat komitmen dalam proyek senilai Rp6 triliun.

Dalam catatan KPK, proyek tersebut tidak memiliki kesesuaian teknologi yang dijanjikan pada kontrak tender dengan yang ada di lapangan. Proyek, sesuai perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), merugikan negara sebanyak Rp2 triliun.

Baca: KPK Gali Peran Sugiharto dalam Kasus e-KTP dari Irman

Dalam perkembangnya, mantan Dirjen Dikcapil Irman juga ditetapkan jadi tersangka. Irman dan Sugiharto dikenakan Pasal 2 ayat 2 subsider ayat 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 dan 64 ayat 1KUHP.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin sempat menyebut, Ketua Umum Golkar Setya Novanto terlibat dalam kasus ini. Novanto bersama mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, disebut mengatur jalannya proyek e-KTP.

Novanto, kata Nazar, kecipratan fee 10 persen dari Paulus Tannos selaku pemilik PT Sandipala Arthaputra yang masuk anggota konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia. Konsorsium ini memenangi tender proyek e-KTP.

Novanto belum pernah dimintai keterangan terkait kasus ini. Dalam berbagai kesempatan, Novanto membantah tudingan Nazaruddin.

Terakhir, Nazaruddin menyebut mantan Mendagri Gamawan Fauzi terlibat kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP. Menurut dia, Gamawan turut menerima gratifikasi. Namun, Gamawan membantah.


(OJE)