Politikus PDI-P Mengaku Hanya Bawakan Duit

Yogi Bayu Aji    •    Minggu, 16 Oct 2016 16:27 WIB
ott kpk
Politikus PDI-P Mengaku Hanya Bawakan Duit
Lambang KPK/MI/Rommy Pujianto

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen Yudhy Tri H. membantah telah menerima suap. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkapnya dengan barang bukti Rp70 juta.

Politikus PDI Perjuangan ini baru saja selesai diperiksa KPK pukul 15.51 WIB. Dia enggan menjawab ketika ditanya pemberian ke berapa Rp70 juta yang ada di tangannya.

"Enggak tahu, saya cuma membawa," aku Yudhy saat digiring ke mobil tahanan di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, Minggu (16/10/2016).

Yudhy mengunci mulut dan tak mau menjawab ke mana uang itu akan diberi. Ia buru-buru mauk mobil untuk dibawa ke rumah tahanan.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menjelaskan Yudhy ditangkap di rumah seorang pengusaha di Kebumen sekitar pukul 10.30 WIB, Sabtu, 15 Oktober kemarin. "Dari tangannya penyidik menyita Rp70 juta," kata Basaria.

KPK kemudian menangkap Pegawai Negeri Sipil Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Kebumen Sigit Widodo dari kantornya. Penyidik KPK juga menyebar ke lokasi lain di Kebumen.

Empat orang kemudian diamankan penyidik. Mereka adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen Adi Pandoyo, Anggota DPRD Kebumen Dian Lestari dan Hartono, serta Salim, pegawai PT Otoda Sukses Mandiri Abadi (OSMA) Group.

Yudhy, Sigit, Adi, Dian, Hartono, dan Salim kemudian dibawa penyidik menuju Gedung KPK di Jakarta. Dari hasil pemeriksaan intensif, KPK menetapkan Yudhy dan Sigit sebagai tersangka sedangkan empat orang lainnya masih sebagai saksi.

Keduanya diduga menerima suap terkait ijon proyek di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen. Pada APBD Perubahan 2016, Dinas Pendidikan mendapatkan Rp4,8 miliar untuk pengadaan buku, alat peraga, serta teknologi informasi dan komputer.

Namun kemudian, ada kesepakatan antara tersangka dengan pengusaha dari Jakarta untuk mendapatkan proyek di Dinas Pendidikan. Tersangka dijanjikan fee 20 persen dari Rp4,8 miliar dana di Dinas Pendidikan bila proyek teralisasi.

"Kemudian dari kesepakatan diterima Rp750 juta," jelas Basaria.

Yudhy dan Sigit pun kena jerat hukum. Mereka disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

KPK kini juga memburu Direktur Utama PT Otoda Sukses Mandiri Abadi (OSMA) Group Hartoyo. Dia diduga memerintahkan Salim, bawahannya yang menjalankan anak usaha OSMA Group di Kebumen, buat menyuap pihak terkait proyek di Dinas Pendidikan.

"Harap beliau secepatnya melaporkan diri ke KPK, datang ke KPK. Sekarang beliau dicari kerjasama dengan Polri, lebih baik beliau serahkan diri ke KPK atau ke kantor polisi terdekat," kata Wakil Ketua KPK Laode Muhamad Syarif.


(OJE)