Mantan Dirut Jasindo Dituntut 9 Tahun Penjara

Fachri Audhia Hafiez    •    Rabu, 13 Mar 2019 18:21 WIB
kasus korupsijasindo
Mantan Dirut Jasindo Dituntut 9 Tahun Penjara
Mantan Direktur Utama PT Asuransi Jasa Indonesia (PT Asuransi Jasindo) Budi Tjahjono dalam sidang tuntutan - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.

Jakarta: Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) menuntut Mantan Direktur Utama PT Asuransi Jasa Indonesia (PT Asuransi Jasindo) Budi Tjahjono dihukum sembilan tahun penjara. Budi juga dituntut membayar denda Rp600 juta subsidair enam bulan kurungan.

"Menyatakan terdakwa Budi Tjahjono telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," kata JPU KPK Haeruddin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 13 Maret 2019.

Jaksa Haeruddin mengatakan, perbuatan Budi memenuhi unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang mempunyai kausalitas dengan perbuatan melawan hukum.

Budi disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Budi dinilai merugikan negara hingga Rp8,46 miliar dan Rp7,58 miliar atau total Rp16,04 miliar. Hal tersebut berdasarkan laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 17 November 2017.

Budi melakukan perbuatan tersebut  bersama-sama dengan orang kepercayaan mantan Kepala BP Migas Raden Priyono; Kiagus Emil Fahmy Cornain, selaku orang kepercayaan Raden; dan mantan Direktur Keuangan dan Investasi PT Asuransi Jasindo Sholihah. Ketiganya diduga mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Budi diduga merekayasa kegiatan agen dan pembayaran komisi yang diberikan kepada agen PT Asuransi Jasindo seolah-olah sebagai imbalan jasa kegiatan agen atas penutupan asuransi aset dan konstruksi pada BP Migas-KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) tahun 2010 hingga 2012 dan tahun 2012 hingga 2014. Padahal, penutupan tersebut tidak menggunakan jasa PT Asuransi Jasindo.

(Baca juga: Eks Dirut Jasindo Dapat Rp3 Miliar Merekayasa Kasus)

Dalam perkara ini, Budi memperkaya diri sendiri sebesar Rp6 miliar dan USD462.795. Selain itu, perbuatannya juga memperkaya Kiagus Emil Fahmy Cornain sejumlah Rp1,33 miliar, Sholihah sebesar USD198.381 dan Supomo Hidjazie selaku Direktur PT Bravo Delta Persada (tahun 2008-2012 Agen Asuransi Jasindo) senilai USD137.

Perkara ini bermula dari BP Migas yang berganti nama menjadi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sebagai pembina KKKS melakukan pengadaan jasa penutupan asuransi untuk melindungi aset dan proyek BP Migas. Jasindo merupakan salah satu perusahaan yang melakukan penutupan.
 
Jasindo kemudian menjadi leader konsorsium, karena sebelumnya Jasindo hanya berstatus sebagai co-leader konsorsium dalam penutupan asuransi proyek dan aset BP Migas. Dengan menjadi leader konsorsium, Jasindo mendapatkan laba dan keuntungan premi yang lebih besar.
 
Dalam pertimbangan hukuman, perbuatan Budi dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Budi juga terbukti peserta atau pelaku aktif dan melakukan peran yang besar dalam pelaksanaan kejahatan.

Kemudian pelaksanaan kejahatan menunjukkan adanya derajat keahlian dan perencanaan terlebih dahulu. Selain itu, Budi tidak sepenuhnya berterus terang.

"Terdakwa juga sudah menikmati hasil kejahatannya," kata Jaksa Haeruddin.

Sementara hal-hal yang meringankan tuntutan, Budi belum pernah dihukum, memiliki tanggungan keluarga yang masih harus dinafkahi. Selanjutnya Budi dengan sukarela telah berusaha mengurangi jumlah kerugian negara dengan cara menyetorkan uang Rp1 miliar ke rekening KPK.
 


(REN)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

1 month Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA