TPF Munir tak Berwenang Memberikan Informasi pada Kejagung

Lukman Diah Sari    •    Senin, 17 Oct 2016 15:17 WIB
kasus munir
TPF Munir tak Berwenang Memberikan Informasi pada Kejagung
Ketua Setara Institut Hendardi berbincang dengan istri Almarhum Munir, Suciwati -- MI/Susanto

Metrotvnews.com, Jakarta: Hilangnya dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) kasus kematian Munir Said Thalib menjadi preseden buruk bagi penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Kejaksaan Agung mengklaim telah menghubungi setiap anggota TPF untuk mencari dokumen tersebut.

"Saya sudah dihubungi. Tapi, secara formal, kami tidak berwenang memberikan (informasi) itu kepada Kejaksaan Agung," ujar Hendardi, anggota TPF yang juga Ketua Setara Institute kepada Metrotvnews.com, Senin (17/10/2016).

Hendardi menjelaskan, laporan TPF kasus Munir telah diserahkan secara langsung kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 24 Juni 2005. Penyerahan disaksikan banyak pasang mata, termasuk para menteri.

(Baca: Kejagung Masih Cari Laporan TPF Kasus Munir)

Menurut Hendardi, yang berhak mempublikasikan isi laporan tersebut hanya presiden. Ketentuan tersebut juga tertulis dalam laporan TPF.

"Pekerjaan TPF selesai setelah menyerahkan laporan tersebut. Tanggung jawab sudah berpindah kepada pemerintah. Jadi, ilegal bila TPF mempublikasikan laporan itu sekarang. Sekalipun kejaksaan yang meminta," jelas Hendardi.

(Baca: Mencari Laporan TPF Kasus Pembunuhan Munir)

Munir maninggal pada 7 September 2004 di pesawat Garuda GA-974 kursi 40 G saat terbang menuju Amsterdam, Belanda, untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Utrecht. Ia dibunuh dengan racun arsenik yang ditaruh di makanannya.


Pengunjung memegang topeng Munir saat mengikuti persidangan sengketa informasi TPF kematian Munir di kantor Komisi Informasi Pusat (KIP), Jakarta, Senin (10/10/2016) -- ANT/Akbar Nugroho Gumay

Pada 12 November 2004, polisi Belanda (Institut Forensik Belanda) mengeluarkan laporan telah menemukan jejak senyawa arsenikum berdasarkan autopsi. Hal tersebut dikonfirmasi oleh polisi Indonesia.

Kemudian pada 20 Desember 2005, pilot Garuda, Pollycarpus Budihari Priyanto dijatuhi vonis 14 tahun hukuman penjara dengan tuduhan pembunuhan terhadap Munir. Hakim menyatakan Pollycarpus, yang saat kematian Munir sedang cuti, menaruh arsenik di makanan Munir.

Selanjutnya, Mayjen (Purn) Muchdi Pr ditangkap dengan dugaan menjadi otak pembunuhan Munir pada 19 Juni 2008. Beragam bukti kuat dan kesaksian mengarah pada Muchdi yang saat kematian Munir menjabat sebagai Panglima Kodam Tanjungpura, Kalimantan. Namun, pada 31 Desember 2008, Muchdi divonis bebas.

Vonis kontroversial itu membuat tiga hakim yang mengadili diperiksa. Hingga kini, belum diketahui siapa yang menjadi otak utama pembunuh aktivis HAM itu.


(NIN)