Dua Politikus Golkar Kembali Diperiksa KPK

Achmad Zulfikar Fazli    •    Rabu, 19 Oct 2016 11:53 WIB
korupsi e-ktp
Dua Politikus Golkar Kembali Diperiksa KPK
Gedung KPK (Foto: MTVN/Yogi Bayu Aji)

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa dua politikus Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa dan Chairuman Harahap. Mereka diperiksa terkait kasus pengadaan KTP elektronik (e-KTP).
 
"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi dari tersangka IR (Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman)," kata Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (19/10/2016).
 
Agun telah hadir di gedung KPK. Sementara Chairuman belum terlihat. Pemanggilan ini bukan yang pertama buat Agun dan Chairuman. Keduanya pernah dipanggil pada Selasa, 11 Oktober.
 
Mereka dipanggil karena kuat dugaan mengetahui aliran uang korupsi dalam proyek tersebut. Nama keduanya pernah disebut terpidana kasus suap proyek Wisma Atlet SEA Games XXVI Palembang, Muhammad Nazaruddin.
 
Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu telah menyerahkan data dugaan korupsi proyek KTP e-KTP ke KPK beberapa waktu lalu. Dalam dokumen itu terdapat sejumlah nama yang diduga terlibat.
 
Di antaranya Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Sekjen Kemendagri Diah Anggraeni, pejabat pembuat komitmen (PPK) Sugiarto, serta ketua panitia lelang e-KTP, Dradjat Wisnu Setiawan.


 
Sedangkan dari unsur DPR, nama yang terseret antara lain Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto, Anas Urbaningrum, pimpinan Badan Anggaran DPR; Melchias Markus Mekeng, Mirwan Amir dan Olly Dondokambey, serta pimpinan Komisi II DPR Chairuman Harahap, Arief Wibowo dan Ganjar Pranowo. Pihak swasta yang ikut dilaporkan ke KPK adalah Andi Narogong.
 
Dari laporan Nazaruddin itu, Olly Dondokambey kecipratan USD1 juta, sedangkan Melchias dan Mirwan masing-masing USD500 ribu. Sementara Chairuman, Arief dan Ganjar, masing-masing disebut mendapat USD500 ribu.
 
KPK baru menetapkan dua tersangka dalam kasus ini. Yaitu mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman dan pejabat pembuat komitmen dalam proyek pengadaan E-KTP, Sugiharto.
 
Irman dijerat Pasal 2 ayat (2) subsider ayat (3), Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaiamana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan 64 ayat (1) KUHP.
 
Sugiharto dijerat Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.




(FZN)

Janji Djarot Buat Warga Kalimati Jakarta Barat

Janji Djarot Buat Warga Kalimati Jakarta Barat

12 hours Ago

Djarotberjanji akan memperbesar puskesmas dan membangun infrastruktur yang dibutuhkan warga.

BERITA LAINNYA