CCTV Hasil Kloningan tak Bisa Jadi Alat Buat Jerat Jessica

Whisnu Mardiansyah    •    Senin, 26 Sep 2016 14:59 WIB
kematian mirna
CCTV Hasil Kloningan tak Bisa Jadi Alat Buat Jerat Jessica
Rekaman cctv Kafe Olivier yang ditayangkan di persidangan kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Foto: MI/Panca

Metrotvnews.com, Jakarta: Rekaman CCTV yang digunakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) disebut tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti buat menjerat terdakwa Jessica Kumala Wongso. Sebab, rekaman itu hasil kloning, bukan rekaman asli.
 
Hal itu diucapkan ahli pidana Mudzakir saat menjadi saksi ahli yang dihadirkan tim pengacara Jessica di persidangan kasus kematian Wayan Mirna Salihin di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
 
Di sidang ke-25 ini Otto Hasibuan selaku kuasa hukun Jessica mempertanyakan alat bukti rekaman CCTV yang diambil oleh JPU. Otto mempertanyakan keabsahan alat bukti tersebut.
 
Menurut Otto, yang berhak mengambil alat bukti adalah penyidik dari kepolisian. CCTV yang dihadirkan JPU pun bukan versi asli, melainkan hasil penggandaan.
 
Mendengar pertanyaan itu, Mudzakir menjawab singkat. "Yang lain itu tak punya kewenangan. Kalau tak punya kewenangan, tak bisa dijamin originalitasnya dan tak bisa disebut sebagai alat bukti," kata Mudzakkir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (26/9/2016).


 
Mudzakir mengungkapkan, peraturan berita acara pengambilan, penyitaan dan pembungkusan barang bukti sudah diatur dalam Pasal 20 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009.
 
Pasal tersebut menyebutkan, penyitaan wajib memenuhi empat unsur: surat permintaan tertulis, laporan polisi, berita acara pemeriksaan (BAP), dan berita acara pengambilan, penyitaan dan pembungkusan barang bukti.
 
Menurut Mudzakir, bentuk rekaman CCTV yang dihadirkan JPU harus aslinya dalam format DVR. Jika berupa kloningan atau penggandaan, harus dibuatkan berita acara oleh penyidik.
 
"Kloning harus dari sumber aslinya, dan diserahkan ke lab bukan ke individual. Sehingga kalau ada demikian wajib dibuatkan berita acara,” ujar Mudzakkir.
 
Dosen Fakultas Hukum UII Yogyakarta itu meragukan orisinalitas bukti CCTV yang dihadrikan JPU. Pasalnya, JPU telah melanggar prinsip keaslian seperti yang tertuang dalam Peraturan Kapolri tersebut. "Proses yang tidak sah tidak bisa jadi alat bukti yang sah," kata Mudzakir.




(FZN)

KPK Bakal Pelajari Pernyataan Miryam

KPK Bakal Pelajari Pernyataan Miryam

15 hours Ago

Miryam S. Haryani yang menyebut ada pertemuan anggota Komisi III DPR dengan pejabat KPK setingk…

BERITA LAINNYA