Kemenkumham Disebut Berhak Mencabut Badan Hukum HTI

Achmad Zulfikar Fazli    •    Kamis, 15 Feb 2018 16:51 WIB
pembubaran hti
Kemenkumham Disebut Berhak Mencabut Badan Hukum HTI
HTI. Foto; MTVN/ Juven

Jakarta: Keputusan Kementerian Hukum dan HAM yang mencabut surat keputusan badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan nomor registrasi AHU-00282.60.10.2014 dinilai sah. Sebab,  Kemenkumham melalui Dirjen AHU dianggap berwenang menerbitkan dan mencabut SK badan hukum ormas.
 
Kewenangan Kemenkumham itu dipertegas oleh saksi ahli hukum administrasi negara yang dihadirkan oleh HTI, Zainal Arifin saat ditanya kuasa hukum dari Kemenkumham Teguh Samudera dalam sidang gugatan HTI di PTUN, Jakarta.
 
"Ada kewenangan Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan perkumpulan?" tanya Teguh, Kamis, 15 Februari 2018.
 
Zainal menjawab, "Iya berwenangan".

Baca: Ahli Sebut Pemerintah tak Bisa Langsung Bubarkan Ormas 

Zainal kembali ditanya soal kewenangan Kemenkumham mencabut badan hukum dari sebuah perkumpulan atau ormas. "Ada kewenangan Kementerian Hukum dan HAM mencabutnya?" tanya Teguh.
 
"Iya," jawab Zainal.
 
Teguh menyebut pengakuan Zainal soal keabsahan Kemenkumham dalam mencabut SK badan hukum HTI, membutktikan posisi pihaknya dalam gugatan ini benar.
 
"Karena ahli mengaku tergugat punya kewenangan memberikan pengesahan dan mencabut badan hukum yang telah diberikan kepada HTI. Dari sisi hukum administrasi negara, kontennya juga wewenang dari Kemenkumham," kata Teguh.




(FZN)