KPK Periksa Bupati Subang

Juven Martua Sitompul    •    Rabu, 28 Feb 2018 12:11 WIB
OTT Bupati Subang
KPK Periksa Bupati Subang
Juru bicara KPK Febri Diansyah/ANT/Sigid Kurniawan

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Bupati Subang Imas Aryumningsih (IA). Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Asep Santika (ASP), selaku Kepala Bidang Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Subang.
 
"Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ASP," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu, 28 Februari 2018.
 
Selain Imas, penyidik juga memeriksa silang Asep dan Miftahudin, yang juga berstatus tersangka dalam kasus ini.
 
KPK sebelumnya menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan suap perizinan pabrik-pabrik di lingkungan Pemkab Subang. Salah satunya, Bupati Subang Imas Aryumningsih.
 
Sedangkan tiga tersangka lain yaitu Asep Santika selaku Kepala Bidang Perizinan DPMPTSP Subang, Miftahudin selaku pihak swasta, dan Data seorang karyawan swasta. Dalam kasus ini, Imas, Data, dan Asep Santika diduga menerima uang suap ‎dari dua perusahaan yakni PT ASP dan PT PBM senilai Rp1,4 Miliar.

 

Baca: KPK Tangkap Bupati Subang Bersama Pihak Swasta

Pemberian suap diduga dilakukan untuk mendapatkan izin prinsip guna membuat pabrik atau tempat usaha di Subang. Uang itu diberikan dalam beberapa tahapan oleh seorang pihak swasta yakni Miftahudin.
 
Namun, dugaan komitmen fee di awal antara pemberi dengan perantara adalah Rp4,5 miliar. Sedangkan pemberian fee antara Bupati ke perantara sejumlah Rp1,5 miliar.
 
Atas perbuatannya, Miftahhufin selaku pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b Pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
 
Sedangkan Imas, Data, dan Asep selaku penerima suap dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.




(FZN)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

2 weeks Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA