8 Anggota DPRD Sumut Didakwa Terima Suap

Nur Azizah    •    Jumat, 11 Jan 2019 06:55 WIB
gatot pujo nugroho
8 Anggota DPRD Sumut Didakwa Terima Suap
Ilustrasi/Medcom.id

Jakarta: Delapan anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) didakwa menerima suap dari Gubernur Gatot Pujo Nugroho. Nilai suap senilai ratusan juta rupiah.

Delapan orang itu ialah John Hugo Silalahi dari fraksi Demokrat, Abdul Hasan Maturidi dari fraksi PPP DTM, Biller Pasaribu dari Golkar, Richard Eddy Marsaut Lingga, Syafrida Fitrie dari Gerindra dan Ferry Iuando Tanuray Kaban.

Lalu, Restu Kurniawan Sarmaha dan Washington Pane dari fraksi Pelopor Peduli Rakya Nasional (PPRN). Seluruh terdakwa merupakan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014. 

Delapan orang anggota DPRD ini menyusul 19 orang rekannya yang lebih dulu menjadi terdakwa dalam perkara yang sama. Dalam dakwaan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Budi Nugraha Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) mengatakan, Terdakwa I Restu Kurniawan Sarumaha menerima suap Rp702,5 juta.

"Terdakwa II Washington Pane menerima sejumlah total Rp597,5 juta, terdakwa III John Hugo Silalahi menerima sejumlah Rp547,5 juta dan Ferry iuando Tanuray Kaban (belum ditemukan/DPO) menerima sejumlah total Rp772,5 juta dari Gatot Pujo Nugroho," kata Budi Nugraha di pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis 10 Januari 2019.

Selanjutnya, Abul Hasan Maturidi disebut menerima suap Rp447,5 juta, Biller Pasaribu Rp467,5 juta, dan Richard Eddy Marsaut Lingga Rp527,5 juta. Kemudian, terdakwa Syafrida Fitrie menerima Rp647,5 juta, dan Rhamianna Delima Pulungan menerima senilai Rp527,5 juta.

Uang itu diberikan terkait dengan empat pembahasan anggaran. Pertama, pengesahan terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJB) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi Sumut tahun anggaran (TA) 2012. 

Kedua, pengesahan terhadap APBD Perubahan Sumut TA 2013. Ketiga, pengesahan APBD Sumut TA 2014. Keempat, pengesahan terhadap APBD Perubahan Sumut 2014 dan APBD Sumut TA.

Permintaan itu disanggupi dan diberikan setelah rancangan perda tentang APBD Sumut TA 2015 disetujui DPRD Sumut. Gatot lalu memerintahkan Ahmad Fuad Lubis untuk mengumpulkan dana dari SKPD-SKPD di Sumut dengan dibantu Zulkarnain alias Zul Jenggot.

Pada kurun waktu September-Desember 2014, Ahmad Fuad Lubis membagikan uang kepada seluruh anggota DPRD Sumut termasuk para terdakwa. 

Atas perbuatannya, delapan legislator itu didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 ayat huruf b, atau Pasal 11 Undang-undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Ancaman hukumannya, penjara minimal 4 tahun dan maksimal seumur hidup. Serta,denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar.


(AGA)