KPK: UU Tipikor Sudah Cukup Akomodir Hukum Tindak Pidana Korupsi

Whisnu Mardiansyah    •    Jumat, 08 Jun 2018 06:09 WIB
ruu kuhp
KPK: UU Tipikor Sudah Cukup Akomodir Hukum Tindak Pidana Korupsi
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. M/ Rommy Pujianto

Jakarta: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad menilai landasan hukum tindak pidana korupsi sudah cukup diatur dalam UU Tipikor. Sehingga tidak perlu dibuat aturan tambahan dalam draf revisi Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP). 

"Memang begitu, kalau misalnya UU Tipikor itu kan sudah enak dijalankan oleh polisi, jaksa dan khusus. Jadi kenapa yang sudah khusus dimasukkan lagi ke dalam yang umum," kata Laode di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 7 Juni 2018. 

Laode mengatakan kalaupun rumusan pasal tipikor itu harus dibahas ulang, waktunya sangat sempit. Apalagi DPR dikejar waktu pada Agustus tahun ini Revisi KUHP segera disahkan sebagai kado ulang tahun HUT 75 Republik Indonesia. 

"Itu yang harus kita lihat lagi rumusannya bagaimana. Tapi kan kalau mau diburu-buru harus diundangkan harus Agustus bagaiamana itu," jelas Laode.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah segera mencabut sejumlah pasal yang mengatur tindak pidana korupsi (tipikor) yang tercantum dalam revisi KUHP. Lembaga Antirasuah itu berharap pemerintah bisa mengesahkan UU Tipikor sebagai UU khusus, seperti UU Antiterorisme yang baru disahkan.

"DPR bersama Presiden telah mengesahkan UU Antiterorisme sebagai UU khusus, bukan justru memilih memasukkan aturan tersebut di revisi KUHP," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis, 31 Mei 2018.

Surat pertama dikirimkan KPK pada 14 Desember 2016. Kemudian surat kedua dikirim pada 4 Januari 2017, disusul surat ketiga pada 13 Januari 2017. Lalu, surat keempat dikirimkan kembali pada 24 Mei 2017 dan surat terakhir dikirim pada 13 Februari 2018.

Febri mengatakan pihaknya masih percaya Presiden Joko Widodo tidak akan membiarkan pemberantasan korupsi dilemahkan. Atas hal tersebut, KPK meminta Jokowi bisa bersikap tegas soal revisi KUHP, yang akan disahkan dalam waktu dekat.



(SCI)

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

5 days Ago

Uang berasal dari uang pengganti terpidana kasus korupsi proyek KTP-el Andi Agustinus alias And…

BERITA LAINNYA