KPK Berharap MA Kabulkan JC Irman dan Sugiharto

Faisal Abdalla    •    Kamis, 19 Apr 2018 20:34 WIB
korupsi e-ktp
KPK Berharap MA Kabulkan JC Irman dan Sugiharto
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (Foto: MI/Rommy Pujianto).

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku belum menerima salinan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) terhadap dua terdakwa kasus korupsi KTP-el, Irman dan Sugiharto. MA memberatkan hukuman dua mantan pejabat Kemendagri itu menjadi 15 tahun penjara. 

"KPK belum menerima putusan lengkap kasasi Irman dan Sugiharto tersebut. Kalau sudah diputus kasasi tentu artinya sudah berkekuatan hukum tetap," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah ketika dikonfirmasi, Kamis, 19 April 2018. 

Meski begitu, Febri mengatakan KPK menghormati putusan MA. Namun demikian, Komisi Antirasuah akan mempelajari putusan itu ketika berkas salinannya sudah diterima. 

"Termasuk (mempelajari) kaitannya dengan putusan Pengadilan Tinggi untuk Andi Narogong ataupun putusan untuk Setya Novanto nanti," tukas Febri.

Sementara terkait status justice collaborator (JC), KPK berharap MA mengabulkannya. Komisi Antirasuah menilai Irman dan Sugiharto sudah berperan signifikan dalam pengungkapan kasus korupsi dengan proyek bernilai Rp5,8 triliun itu. 

"KPK pun mengabulkan sebagai JC karena memang para terdakwa tersebut sangat berkontribusi mengungkap pelaku lain yang lebih besar dalam kasus proyek KTP-el ini. Kemauan para terdakwa untuk membuka fakta-fakta di sidang sangat membantu penanganan perkara ini," pungkas Febri. 

(Baca juga: Hukuman Irman dan Sugiharto DIperberat)
 
Sebelumnya, Juru Bicara MA, Suhadi membenarkan kabar yang beredar terkait putusan kasasi terhadap Irman dan Sugiharto, "Iya betul sudah putus kemarin, Rabu, 18 April. ‎Pidananya masing masing 15 tahun penjara," kata Juru Bicara MA Suhadi saat dikonfirmasi. 

Dalam putusan yang dikeluarkan MA, Irman dan Sugiharto juga diwajibkan membayar denda Rp500 juta subsider delapan bulan kurungan. Dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri itu juga diwajibkan membayar uang pengganti.

Mahkamah Agung mewajibkan Irman membayar uang pengganti sebesar USD500 ribu dan Rp1 miliar dengan kompensasi uang yang telah dikembalikan ke KPK sebesar USD300 ribu. 

Sedangkan Sugiharto, diwajibkan membayar USD450 ribu dan Rp460 Juta dipotong uang yang sudah dikembalikan ke KPK sebesar USD430 ribu ditambah satu unit mobil Honda Jazz senilai Rp150 Juta.

Jika keduanya tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya akan dirampas dan dilelang oleh negara.

Suhadi belum mengetahui putusan untuk status justice collaborator Irman dan Sugiharto. Menurutnya, jika hukuman diperberat, status JC kemungkinan ditolak.

"Kalau dilihat hukumnya tinggi barangkali itu sebagai pelaku utama," kata dia.

Vonis dua terdakwa itu dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Artidjo Alkostar. Ia didampingi dua hakim anggota Abdul Latief dan MS Lumme.

Sebelumnya, Irman dan Sugiharto divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Irman dihukum 7 tahun penjara, sementara Sugiharto 5 tahun penjara. 

Hukuman di pengadilan tingkat pertama itu sebetulnya sesuai dengan tuntutan jaksa KPK. Namun, jaksa KPK memutuskan untuk banding putusan tersebut.




(REN)