KPK Dalami Kasus yang Menjerat Politikus Gerindra

Muhammad Al Hasan    •    Jumat, 13 Apr 2018 15:45 WIB
gatot pujo nugroho
KPK Dalami Kasus yang Menjerat Politikus Gerindra
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah. Foto: MI Susanto.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sejumlah pejabat teras Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Mereka diperiksa terkait kasus dugaan suap DPRD Sumut periode 2009- 2014 dan 2014-2019 yang melibatkan politikus Gerindra Ferry Tanurai.
 
"Mereka akan diperiksa atas kapasitasnya sebagai saksi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat, 13 April 2018.
 
Mereka yang dipanggil adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumut Baharudin Siagian, Kepala Dinas Pendapatan Daerah H. Rajali, Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Binsar Situmorang, Kepala Dinas Pendidikan Masri, Kepala Dinas Kesehatan Siti Hatati Suryantini, dan Kepala Dinas Pertambangan dan energi Eddy Saputra.
 
Lima lainnya yakni Kabid Sosbud pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumut Mulyadi Simatupang, Kabag Kas Keuangan Biro Daerah Raja Indra Saleh, PNS Dinas Bina Marga Effendy Pohan dan Rudy Hartono.

Baca: 38 Anggota DPRD Sumut Jadi Tersangka Korupsi

Kasus ini merupakan pengembangan kasus korupsi APBD Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2013 yang melibatkan mantan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pudjo Nugroho. Diduga ada 38 anggota DPRD dan mantan anggota DPRD yang menerima sejumlah uang dari Gatot.
 
Pertama, uang diberikan untuk persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun anggaran 2012 sampai 2014. Kedua uang diberikan Gatot untuk pemulusan anggaran APBD 2014-2015.
 
Untuk pemulusan anggaran tersebut masing-masing anggota DPRD diduga menerima Rp300 juta sampai Rp350 juta.
 
Akibat perbuatannya, ke-38 anggota DPRD Sumut disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) dan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.




(FZN)