Bupati Bandung Barat Palak SKPD untuk Kampanye Istri

Juven Martua Sitompul    •    Rabu, 11 Apr 2018 22:42 WIB
kasus suapkorupsi
Bupati Bandung Barat Palak SKPD untuk Kampanye Istri
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. Foto: MI/Rommy.

Jakarta: Bupati Bandung Barat Abu Bakar diduga meminta uang ke jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk membiayai kampanye sang istri, Elin Suharliah, yang maju sebagai calon Bupati Bandung Barat periode 2018-2023.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan, permintaan uang untuk kampanye sang istri kerap disampaikan Abu Bakar dalam sejumlah pertemuan dengan Kepala SKPD dalam rentang Januari hingga April 2018.

"Hingga April, Bupati terus menagih permintaan uang ini salah satunya untuk membayar lembaga survei," kata Saut di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 11 April 2018.

Saut mengatakan, Abu Bakar memerintahkan Wetti Lembanawati selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Adiyoto selaku Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) menagih uang tersebut kepada jajaran SKPD. Total uang yang disita dari kasus ini berjumlah Rp435 juta.

"Dalam tangkap tangan yang digelar, KPK mengumpulkan barang bukti sebesar Rp 435 juta," pungkas Saut.

Baca: Bupati Bandung Barat Jadi Tersangka Suap

Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Bandung Barat Abu Bakar sebagai tersangka kasus dugaan suap. Abu Bakar diduga menerima suap dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bandung Barat Asep Hikayat, yang juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Selain Abu Bakar dan Asep Hikayat, KPK juga turut menetapkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat Weti Lembanawati serta Kepala Badang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat Adiyoto sebagai tersangka.

Atas perbuatannya, Abu Bakar, Weti, dan Adiyoto selaku penerima suap disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan, Asep selaku pemberi suap diduga melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.




(DMR)