Pledoi Belum Siap, Fredrich Minta Sidang Ditunda

Faisal Abdalla    •    Jumat, 08 Jun 2018 15:50 WIB
korupsi e-ktp
Pledoi Belum Siap, Fredrich Minta Sidang Ditunda
Terdakwa perkara merintangi penyidikan kasus korupsi KTP berbasis elektronik (KTP-el) Fredrich Yunadi - ANT/Muhammad Adimaja.

Jakarta: Terdakwa perkara merintangi penyidikan kasus korupsi KTP berbasis elektronik (KTP-el) Fredrich Yunadi meminta sidang lanjutan kasusnya ditunda. Fredrich semestinya menjalani persidangan dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi, Jumat, 8 Juni 2018. 

Pantauan Medcom.id, tak ada satu pun anggota tim kuasa hukum Fredrich yang hadir hingga hakim memasuki ruang persidangan. Ketua Majelis Hakim Syaifuddin Zuhri menanyakan absennya tim kuasa hukum Fredrich. 

"Perlu kami tanyakan ke mana tim penasihat hukumnya?" kata Hakim Syaifuddin di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Jumat, 8 Juni 2018. 

Fredrich menyebut ia dan tim kuasa hukumnya belum menyelesaikan pledoi. Hal ini, kata dia, juga sudah disampaikan secara resmi kepada majelis hakim melalui surat. 

"Untuk pembelaan saya, saya bisa tunjukkan baru menyusun sebanyak 602 halaman dari rencananya 1.200 halaman," kata Fredrich. 

(Baca juga: Tak Ada Hal Meringankan dalam Perkara Fredrich)

Setelah bermusyawarah, majelis hakim setuju untuk menunda sidang pembelaan Fredrich karena baik terdakwa maupun kuasa hukum belum menyelesaikan nota pembelaan. Hakim menunda sidang hingga Jumat, 22 Juni 2018.

"Mohon izin pagi yang mulia karena kami akan membacakan pembelaan di mana pembelaan panjang lebar karena dalam surat tuntutan kami menemukan rekayasa-rekayasa oleh penuntut umum," tandas Fredrich.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK menuntut Fredrich dengan pidana 12 tahun penjara. Fredrich juga diwajibkan membayar denda Rp600 juta subsider enam bulan kurungan. 

Fredrich dinilai terbukti merintangi penyidikan kasus dugaan korupsi proyek KTP-el yang menjerat Setya Novanto dengan cara memanipulasi data medis kliennya dan mengatur RS Medika Permata Hijau untuk menghindari pemeriksaan KPK pada pertengahan November 2017.

Fredrich dijerat dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

(Baca juga: Fredrich Ancam Laporkan Majelis Hakim Tipikor ke MA)




(REN)