Hasto Disebut dalam Sidang Kasus Suap Kepala BPJN IX

Damar Iradat    •    Rabu, 15 Aug 2018 15:10 WIB
suap proyek di kemenpu-pera
Hasto Disebut dalam Sidang Kasus Suap Kepala BPJN IX
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto. Foto: Medcom.id/Dheri

Jakarta: Bupati Halmahera Timur nonaktif Rudi Erawan mengaku sempat membahas pencalonan Amran HI Mustary sebagai Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara dengan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.
 
"Pada saat Rapimnas, dipanggil Sekjen, Pak Hasto, ditanya, apa itu usulan (Amran menjadi Kepala BPJN XI) saya, saya bilang betul," tutur Rudy saat menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Agustus 2018.
 
Awalnya, kata dia, orang kepercayaan Amran, Imran S. Djumadil meminta tolong agar Amran dicalonkan sebagai Kepala BPJN IX. Sebab, menurutnya, Kepala BPJN IX selama ini tidak dijabat oleh putra daerah.
 
Rudy lalu menyampaikan, jika jabatan yang diminta oleh Amran berhubungan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ia menyebut, dia akan membantu dengan kapasitasnya sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku Utara, dan akan mengusulkan nama Amran ke PDI Perjuangan.
 
Menurut dia, usulan dari bawah harus melalui fraksi baru ke DPP. Karena itu, ia kemudian menemui Bambang Wuryanto selaku Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan.
 
Rudy melanjutkan, saat itu Bambang menerima usulan Amran menjadi Kepala BPJN IX. Setelah itu, Bambang menjanjikan akan meneruskan usulan Rudy ke DPP PDI Perjuangan.
 
"Kalau sudah diputuskan, silakan saja. Nanti diteruskan ke DPP," ucap Rudy saat menirukan ucapan Bambang.

Baca: KPK Tahan Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara

Kemudian, lanjut Rudy, ia dipanggil oleh Hasto ke Kantor DPP PDIP di Lenteng Agung. Namun, Rudy mengatakan, panggilan Hasto bukan sekadar membahas masalah Amran.
 
"Saya dipanggil Pak Hasto bukan untuk suksesi Amran, tapi disela acara dinas. Dia tanya alasan saya mengusulkan Amran, dan saya jawab karena dia putra daerah," tegasnya.
 
Rudy Erawan sebelumnya didakwa menerima suap Rp6,3 miliar. Uang itu diberikan oleh Amran HI Mustary agar Rudy memuluskan Amran menjadi Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara.
 
Atas perbuatannya, Rudy didakwa melanggar Pasal 12 huruf B atau Pasal 11 dana Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.


(FZN)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

2 weeks Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA