Suap dari Mustafa Mengalir ke Legislator Lampung Tengah

Faisal Abdalla    •    Senin, 02 Jul 2018 18:58 WIB
Suap Bupati Mustafa
Suap dari Mustafa Mengalir ke Legislator Lampung Tengah
Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah (Lamteng) Natalis Sinaga - ANT/Wahyu Putro A.

Jakarta: Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah (Lamteng) Natalis Sinaga menerima suap Rp9,6 miliar. Uang itu diberikan oleh Bupati nonaktif Lampung Tengah Mustafa agar anggota DPRD memberikan persetujuan terhadap rencana pinjaman daerah Kabupaten Lampung Tengah kepada PT Sarana Muti Infrastruktur (Persero). 

Jaksa KPK Ali Fikri mengatakan praktik rasuah ini berawal ketika Mustafa meminta Natalis agar memengaruhi unsur DPRD Lamteng untuk menyetujui pengajuan pinjaman Pemkab Lamteng kepada PT SMI untuk keperluan pembangunan dan perbaikan infrastruktur ruas jalan dan jembatan dengan total nilai Rp300 miliar. 

Untuk memenuhi permintaan tersebut, Natalis meminta Mustafa agar menyediakan uang sebesar Rp5 miliar dan Rp3 miliar. Uang itu akan dialirkan kepada sejumlah pihak. 

Setelah terjadi kesepakatan dengan Natalis, Mustafa memerintahkan anak buahnya, Taufik Rahman, yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Bina Marga Lamteng untuk menyediakan uang sesuai permintaan Natalis. 

"Mustafa memberikan arahan kepada Taufik Rahman untuk segera merealisasikan permintaan Natalis dengan cara mencari dan mengumpulkan uang dari para rekanan yang nantinya akan mengerjakan proyek di tahun 2018 yang pembiaannya berasal dari pinjaman daerah PT SMI," kata Jaksa Ali saat membacakan surat dakwaan Natalis, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 2 Juli 2018. 

Taufik lantas berhasil mengumpulkan uang sejumlah Rp12,5 miliar. Mustafa lalu memerintahkan Taufik untuk segera merealisasikan permintaan Natalis.

(Baca juga: Bupati Lampung Tengah Pakai Uang Suap untuk Santunan)

Jaksa Ali mengatakan uang tersebut dialirkan secara bertahap dalam periode November-Desember 2017. Uang itu diserahkan melalui sejumlah pihak. Total uang yang diserahkan mencapai Rp8,6 miliar. 

"Pertama, uang dialirkan kepada terdakwa (Natalis) melalui Rusmaldi sebesar Rp2 miliar. Uang itu adalah bagian untuk terdakwa Rp1 miliar, dan sisanya sebesar Rp1 miliar diserahkan kepada Plt Ketua DPC Partai Demokrat Lampung Tengah, Iwan Rinaldo Syarief," beber Ali. 

Ketua Komisi III DPRD Lamteng, Raden Zugiri, dari fraksi PDIP menerima uang Rp1,5 miliar melalui Rusmaldi dan Aan Riyanto. Pemberian dilakukan bertahap, yaitu Rp1,5 miliar diserahkan oleh Ruslianto dan Rp500 juta oleh Aan Riyanto serta Supranowo. 

Bunyana alias Atubun selaku anggota DPRD Lamteng dari fraksi Partai Golkar menerima uang Rp2 miliar melalui ajudan Mustafa, Erwin Mursalin. Sementara Zainuddin dari fraksi Gerindra menerima Rp1,5 miliar melalui Andri Kadarisman. 

"Kepada terdakwa (Natalis), Raden Zugiri dan Zainuddin sebesar Rp495 juta melalui Andri Kadarisman," imbuh Jaksa Ali. 

(Baca juga: Gerindra Disebut Minta Rp2,5 Miliar ke Bupati Mustafa)

Ketua DPRD Kabupaten Lamteng Achmad Junaifi Sunardi menerima Rp1,2 miliar. Uang diserahkan secara bertahap melalui Ismail Rizki, Erwin Mursalin, dan Ike Gunarto. 

"Bahwa setelah adanya pemberian uang yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp8,6 miliar, maka unsur pimpinan DPRD Lamteng mengeluarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Lampung Tengah Nomor 6 tahun 2016 tentang persetujuan rencana pinjaman daerah Pemkab Lampung Tengah kepada PT SMI," kata Jaksa Ali.

Natalis didakwa melanggar Pasal 12 huruf a UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan UU 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) juncto pasal 64 ayat 1 KUHP. 




(REN)