KPK Bidik Korporasi di Kasus Suap Bupati Kebumen

Juven Martua Sitompul    •    Jumat, 18 May 2018 01:20 WIB
kasus korupsi
KPK Bidik Korporasi di Kasus Suap Bupati Kebumen
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Antara/Aprillio Akbar.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus dugaan keterlibatan koorporasi dalam kasus suap atas sejumlah proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen yang menjerat Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad (MYF). Diduga, koorporasi itu memiliki peran dalam kasus suap tersebut.

"Selain menangani perkara dengan tersangka MYF, KPK juga sedang mencermati indikasi peran dan keterlibatan korporasi terkait dengan hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan tersebut," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 17 Mei 2018.

KPK juga mengantongi bukti keterlibatan pihak korporasi dalam kasus suap ini. Dari fakta-fakta yang muncul dalam penyidikan, pihak korporasi itu berperan sebagai pengelola uang suap dari fee proyek-proyek.

Sayangnya, dia belum mau merinci perusahaan yang tengah dibidik lembaga Antirasuah tersebut. "Diduga terdapat pengelolaan sejumlah uang yang melibatkan korporasi yang terkait dengan tersangka," pungkasnya.

KPK sebelumnya menetapkan Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad (MYF) bersama dengan Hojin Anshori (HA) sebagai tersangka dalam dua perkara. Selain keduanya, penyidik juga ikut menetapkan Komisaris PT KAK Khayub Muhamad Lutfi (KML) sebagai tersangka pemberi suap.

Yahya Fuad diduga menerima suap terkait sejumlah proyek di Kebumen. Terdapat sekitar Rp2,3 miliar fee sejumlah proyek yang dikumpulkan Khayub dari sejumlah kontraktor. Fee proyek itu diberikan Khayub kepada Yahya Fuad melalui Hojin.

Pada kasus suap, Yahya Fuad dan Hojin dijerat dengan pasal 12 huruf B Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan pada kasus gratifikasi, Yahya dan Hojin dijerat dengan pasal 12 huruf B Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara, Khayub selaku pihak pemberi gratifikasi dan suap dari pengadaan barang dan jasa APBD Kebumen itu dijerat dengan pasal 5 ayat 1 atau b atau pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.‎


(DRI)