Koopssusgab Harus Dilandasi Payung Hukum yang Jelas

Deny Irwanto    •    Kamis, 17 May 2018 13:29 WIB
terorisme
Koopssusgab Harus Dilandasi Payung Hukum yang Jelas
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid - Medcom.id/, Gervin Nathaniel Purba

Jakarta: Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid meminta rencana pembentukan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI harus dibarengi dengan payung hukum. Undang-Undang sangat dibutuhkan agar tidak terjadi salah persepsi dalam menindak terorisme di Indonesia.

"Tapi kalau itu belum ada payung hukum sebaiknya diselesaikan dulu supaya tidak menghadirkan permasalahan yang nanti malah menjerat pada kondisi-kondisi yang kontraproduktif, pelanggaran HAM, dan lain sebagainya," kata Hidayat di lobi Nusantara III Kompleks Parlemen, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis, 17 Mei 2018.

Politikus PKS itu mendukung upaya pemerintah melakukan berbagai cara untuk memberantas terorisme. Namun, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyebut upaya pemerintah harus dilandasi dengan aturan yang jelas dan mempunyai kekuatan hukum.

(Baca juga: Koopssusgab Dinilai Mesti di Bawah Koordinasi Polri)

"Secara prinsip segala upaya memberantas terorisme kita dukung yah, tapi tentu harus mempergunakan payung hukum yang cukup supaya tidak menghadirkan kesimpangsiuran dan penggunaan wewenang yang berlebihan sehingga akan menghadirkan problem terkait pemberantasan terorisme," jelas Hidayat.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengklaim telah dapat restu dari Presiden Joko Widodo untuk membentuk Koopssusgab TNI dalam menangani terorisme.

Menurut Moeldoko, Koopssusgab berada di bawah komando Panglima TNI. Pasalnya, pasukan elite antiteror ini berada di satuan TNI.

(Baca juga: Arsul: Koopssusgab Harusnya Dibicarakan Setelah RUU Terorisme)




(REN)