Putusan MK soal Anggota DPD Berpotensi Timbulkan Ketidakpastian Hukum

Achmad Zulfikar Fazli    •    Jumat, 14 Sep 2018 07:48 WIB
mahkamah konstitusi
Putusan MK soal Anggota DPD Berpotensi Timbulkan Ketidakpastian Hukum
ilustrasi palu. Medcom.id/ Rakhmat Riyandi.

Jakarta: Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal larangan anggota partai politik menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dinilai berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Putusan itu juga dinilai dapat menimbulkan kesalahan tafsir.

"Saya dapat memahami keprihatinan DPD dengan adanya ketidakpastian hukum. Khususnya terkait pelaksanaan Pemilu 2019 yang merupakan amanah Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang keadaan tersebut justru diakibatkan adanya penafsiran yang keliru terhadap Putusan MK Nomor: 30/PPU-XVI/2018 Tertanggal 23 Juli 2018 yang merupakan garda terdepan pengawal Konstitusi," ujar pakar hukum Dodi S. Abdul Kadir dalam pernyataan tertulisnya, Kamis, 13 September 2018.

Menurut Dodi azas keberlakuan hukum harus tunduk pada Pasal 28 I ayat 1 UUD 1945. Pasalnya secara tegas melarang penetapan hukum secara retroaktif yang sebenarnya sudah diterapkan dalam amar putusan MK tersebut.

Dodi menilai selama ini ada pihak-pihak yang keliru menafsirkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 30/PUU-XVI/2018. Terutama mengenai keberlakuan putusan.

Karena itu, kata dia, MK perlu menjelaskan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 30/PUU-XVI/2018 tertanggal 23 Juli 2018 baru kemudian dapat diberlakukan dalam proses Pemilu 2024. Hal tersebut untuk memberikan kepastian hukum.

"Sudah seharusnya MK dapat sejalan dengan DPD untuk selalu tegas dan konsisten dalam mengawal konstitusi UUD 1945 dengan selalu bertindak tegas melakukan koreksi yang diperlukan untuk tegaknya kepastian hukum," kata Dodi.

Dia juga meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tidak menempatkan posisinya sebagai pembuat peraturan yang 'super power'.

Dia mencontohkan pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019. Aturan itu dinilai bertabrakan dengan UU Pemilu.

Dalam PKPU tersebut, kata Dodi, pada Pasal 7 huruf H menyatakan yang boleh mencalonkan diri bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi. Dia menyebut pasal itu bertentangan dengan UU Pemilu sebagai payung hukumnya.

Selain itu, lanjut Dodi, PKPU tersebut juga melawan azas praduga tidak bersalah dan bertentangan dengan criminal justice system.

"Apalagi ketentuan tersebut bersifat diskriminatif dan justru memberikan peluang bagi kejahatan terorisme yang mengancam kemanusiaan. (Jika) tidak dibatasi artinya bisa saja diduga KPU dengan sengaja membuka peluang bagi teroris untuk menjadi caleg. Ini jika meminjam cara berpikir KPU," ujar Dodi.

Apabila pola pikir tersebut benar, lanjut Dodi maka akan sangat berbahaya dan perlu adanya evaluasi yang mendalam untuk mencegah adanya tirani institusi yang dapat memporakporandakan sistem hukum dan ketatanegaraan Indonesia.


(SCI)