KPK Dukung Pemecatan ASN yang Terlibat Korupsi

Sunnaholomi Halakrispen    •    Kamis, 13 Sep 2018 20:48 WIB
kasus korupsi
KPK Dukung Pemecatan ASN yang Terlibat Korupsi
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. MI/ Rommy P

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik surat edaran dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo terkait pemberhentian secara tidak hormat bagi ASN yang terbukti korupsi. 

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan arahan Mendagri dalam surat itu seharusnya dipatuhi para pejabat daerah.

"Kami apresiasi penerbitan SE (surat edaran) Mendagri tersebut yang secara paralel seharusnya dipatuhi oleh para kepala daerah selaku PPK (pejabat pembina kepegawaian)," ujar Febri saat dikonfirmasi, Kamis, 13 September 2018.

Ia pun menilai surat Mendagri yang sebelumnya dicabut pada 29 Oktober 2012 lalu memberikan ruang terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti korupsi dan tidak diberhentikan dari jabatan. Sebab dalam surat terdahulu Mendagri hanya melarang ASN yang korupsi untuk ditempatkan ke dalam jabatan struktural.

Sementara dalam surat edaran Mendagri kali ini atau yang ditandatangani tiga hari lal Senin, 10 September 2018 secara jelas memberikan ketetapan untuk memberhentikan ASN yang terbukti korupsi. 

Surat tersebut berkekuatan hukum tetap. Surat itu ditujukan kepada seluruh bupati dan atau wali kota di Indonesia dan ditembuskan kepada Presiden Joko Widodo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, dan Ketua KPK Agus Rahardjo.

Febri mengatakan pihaknya setuju dengan keputusan tegas Mendagri tersebut. Lebih jauh ia berharap agar keputusan itu dapat segera diterapkan.

"Kepala daerah mestinya mematuhi aturan yang berlaku dan penegasan di SE tersebut agar segera memberhentikan ASN yang telah divonis bersalah melakukan korupsi," jelas dia.


(SCI)