Ringannya Vonis Terpidana Koruptor Lantaran Tuntutan Jaksa

Lukman Diah Sari    •    Minggu, 13 Aug 2017 14:19 WIB
korupsi
Ringannya Vonis Terpidana Koruptor Lantaran Tuntutan Jaksa
ICW--MI/Rommy Pujianto

Metrotvnews.con, Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai koruptor kerap divonis ringan. Dari data yang diperoleh ICW pada Semester I 2017, sebanyak 262 terdakwa divonis ringan.

ICW menilai, ringannya vonis kepada terdakwa korupsi lantaran hakim cenderung menjatuhkan hukuman minimal, dalam ketentuan Pasal 2 yakni 4 tahun dan Pasal 3 yakni 1 tahun.

"Salah satu masalahnya ada di tuntutan jaksa yang ringan. Tuntutan rendah menjadi dasar hakim akan merendah pula (vonis). Tidak banyak hakim yang memutus perkara di atas tuntutan jaksa," terang peneliti ICW Ardila Caesar di Sekretariat ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu 13 Agustus 2017.

Baca: Penyebab Koruptor Divonis Ringan

Dia membeberkan, meskipun pada awalnya jaksa menjerat Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, umumnya Jaksa menggunakan Pasal 3 UU PTPK pada bagian penuntutan.

Tidak salah dalam menggunakan pasal tersebut. Namun, Jaksa kurang cermat menghitung bila dibanding dengan kontruksi Pasal 2 dengan minimim pidana 4 tahun penjara.

"Jaksa juga tak punya inovasi, tak ada penjatuhan hukuman tambahan, pencabutan hak remisi atau hak politik," ujarnya.

Padahal, kata dia, jaksa memiliki kekuasaan dalam UU Tipikor untuk melakukan pencabutan hak remisi dan politik. Tapi, itu tidak dilakukan oleh jaksa. "Minimnya inovasi ini memberikan kontribusi lemahnya pengadilan Tipikor," ujarnya.

Selanjutnya, pihaknya merekomendasikan Presiden Joko Widodo agar mendirong kejaksaan untuk melakukan reformasi menyeluruh, untuk bisa meningkatkan kemampuan jaksa dalam melakukan penuntutan.

"Merekomendasikan kepada jaksa penunutut umum untuk menerapkan pasal pencabutan hak politik untuk perkara politik," ucapnya.


(YDH)