Eddy Rumpoko Praperadilankan KPK

Arga sumantri    •    Senin, 13 Nov 2017 18:21 WIB
praperadilanott kpk
Eddy Rumpoko Praperadilankan KPK
Eks Wali Kota Batu Eddy Rumpoko. Foto: Antara/Reno Esnir

Jakarta: Mantan Wali Kota Batu, Jawa Timur, Eddy Rumpoko menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lewat jalur praperadilan. Tim penasehat hukum Eddy menyoal operasi tangkap tangan (OTT) yang dinilai tak disertai bukti-bukti adanya dugaan suap.

Anggota kuasa hukum Eddy, Agus Dwiwarsono, menjelaskan kliennya ditangkap pada 16 September 2017. KPK, kata Agus, berdalih penangkapan terjadi dalam kegiatan yang disebut OTT.

Kliennya, kata Agus, sangat kaget. Terlebih, ia menilai tidak ada barang bukti yang menguatkan tindakan KPK.

"Tanpa ada barang bukti yang melekat, yang telah, atau barusan terima pemohon dari pihak yang diduga melakukan tindak pidana a quo," kata Agus di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 13 November 2017.

Agus mengatakan kliennya tegas membantah tuduhan menerima suap saat hendak dicokok KPK. Sebab, saat ditangkap, Eddy sedang berada di kamar mandi dan tidak ada siapa pun selain dirinya di dalam.

"Penangkapan yang dilakukan termohon terhadap diri pemohon tidak disertai dengan surat perintah penangkapan. Namun, termohon berdalih penangkapan tersebut merupakan OTT," ujar Agus.

Agus menilai penangkapan terhadap Eddy dengan dalih OTT bertentangan dengan aturan. Menurut dia, istilah OTT tidak pula tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebab, aturan KUHAP dalam Pasal 1 butir 19 dan pasal 18 ayat 2 KUHAP hanya menyebut istilah 'tertangkap tangan'.

Baca: Penyuap Wali Kota Eddy Rumpoko Segera Diadili

Agus menegaskan penangkapan tidak disertai bukti yang jelas adalah tidak sah dan melanggar prinsip due process of law atau kepastian hukum yang diatur pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Ia malah meminta KPK menghadirkan video saat OTT dilakukan di rumah Eddy dan pada saat KPK menyadap handphone kliennya. Sebab, menurut dia, tidak bersedia bertemu dengan pihak yang diduga memberi.

Agus juga mengatakan, dalam kasus tertangkap tangan tanpa surat perintah, merujuk Pasal 18 ayat 2 KUHAP, KPK harus segera memberikan barang bukti kepada tersangka. Namun, ia menyebut barang bukti baru diketahui pada 17 September 2017 sesuai berita acara penyitaan mobil Toyota Alphard atas nama Duta Perkasa Unggul dalam kasus Eddy.

Mestinya, kata Agus, barang bukti itu ditunjukan pada 16 September 2017. Termasuk, dugaan duit yang diterima dan digunakan untuk melunasi mobil tersebut.

"Penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap dengan barang bukti, padahal barang bukti baru dilakukan penyitaan oleh termohon pada 17 September sesuai berita acara penyitaan," ujarnya.




(UWA)

MKD Tunda Pembahasan Nasib Novanto di DPR

MKD Tunda Pembahasan Nasib Novanto di DPR

4 hours Ago

Salah satu yang akan dibahas dalam rapat MKD itu adalah status Setya Novanto sebagai kasus koru…

BERITA LAINNYA