Ketua Fraksi Gerindra DPRD Lampung Tengah Kembali Diperiksa

Juven Martua Sitompul    •    Selasa, 13 Mar 2018 11:41 WIB
ott kpk
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Lampung Tengah Kembali Diperiksa
Juru bicara KPK Febri Diansyah/ANT/Sigid Kurniawan

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Lampung Tengah Ahmad Rosidi. Dia akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka JNS (Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa, 13 Maret 2018.

Ahmad Rosidi sudah beberapa kali masuk ruang penyidikan. Ahmad diduga mengetahui banyak soal kasus tersebut.

Penyidik juga memangil tiga saksi lain. Di antaranya, Kadis BPPKAD Kabupaten Lampung Tengah Madani, Sekretaris DPRD Lampung Tengah Syamsi Romli, dan PNS di Dinas Bina Marga Lampung Tengah Supranowo.

"Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka yang sama," ucap Febri.

KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini. Ketiga tersangka itu ialah Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga, anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto, dan Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah Taufik Rahman.

Bupati Lampung Tengah Mustafa ditetapkan sebagai tersangka sehari setelahnya. Ia diduga secara bersama-sama menyuap anggota DPRD Lampung Tengah agar menyetujui usulan pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Rp300 miliar.

Mustafa dan Taufik selaku pemberi suap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Natalis dan Rusliyanto sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.




(OJE)