Nur Alam Melawan KPK

Yogi Bayu Aji    •    Selasa, 20 Sep 2016 15:53 WIB
kasus korupsi
Nur Alam Melawan KPK
Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam memberikan keterangan pers seusai bertemu Presiden Jokowi di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/4/2015). Foto: MI/Panca Syurkani

Metrotvnews.com, Jakarta: Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam melalui pengacaranya, Nur Alam, telah mengajukan gugatan praperadilan terhadap penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Nur Alam pun yakin menang melawan Lembaga Antikorupsi.

Pendaftaran permohonan peradilan terkait kasus penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan izin usaha pertambangan dilayangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada 16 September. Perkara ini terdaftar dengan nomor: 127/Pid.Prap/2016 PN.Jkt. Sel.

"Kita maunya permohonan dikabulkan," kata Maqdir di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (20/9/2016).

KPK menetapkan Nur Alam sebagai tersangka pada Selasa 23 Agustus lalu. Politikus Partai Amanat Nasional ini diduga menyalahgunakan wewenang dalam menerbitkan sejumlah surat keputusan (SK) IUP.

Dokumen bermasalah itu, di antaranya, SK persetujuan pencadangan wilayah pertambangan eksplorasi; SK persetujuan IUP eksplorasi; dan SK persetujuan peningkatan IUP eksplorasi menjadi IUP operasi produksi buat PT Anugerah Harisma Berokah sejak 2009-2014. Perusahaan itu diketahui bergerak dalam penambangan nikel di Kabupaten Buton dan Bombana, Sulawesi Tenggara.

Nur Alam pun kena jerat hukum. Dia disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Baca: Kasus Nur Alam Bukan Perkara Suap

Menurut Maqdir, salah satu yang dipermasalahkan dalam penanganan perkara ini adalah penyelidikan yang dilakukan KPK bersamaan dengan Kejaksaan Agung. Hal ini, kata dia, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

"Menurut Pasal 6 atau berapa itu ada kewajiban untuk melakukan supervisi kan. Itu kan yang tidak ditempuh oleh KPK. Proses ini kan ada aturan main. Tolonglah aturan main ini dipenuhi oleh KPK, ini yang tidak mereka lakukan," jelas Maqdir.

Selain itu, praperadilan diajukan karena penerbitan UIP yang dipersangkakan oleh KPK pernah digugat PT Prima Nusa Sentosa di Peradilan Tata Usaha Negara. Mahkamah Agung memutuskan penerbitan IUP tersebut sesuai dengan kewenangan dan prosedur berdasarkan ketentuan Pasal 37 huruf b Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Baca: Nur Alam Bisa Dijerat TPPU

Selain itu, KPK juga dianggap belum memperhitungkan kerugian negara dalam menjerat Nur Alam. Sementara itu, hal ini dianggap sebagai elemen pokok dugaan perbuatan melanggar Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU Tipikor sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006.

Menghadapi praperadilan ini, Maqdir memastikan Nur Alam tetap tenang. Dia tetap bertugas sebagai gubernur Sultra. "Bagus-bagus saja, enggak masalah dia," jelas Maqdir.




(AZF)

Video /