KPK Pastikan Kasus Sumber Waras tak Dipetieskan

M Rodhi Aulia    •    Rabu, 21 Sep 2016 17:42 WIB
pembelian lahan rs sumber waras
KPK Pastikan Kasus Sumber Waras tak Dipetieskan
Ketua KPK Agus Rahardjo menyampaikan pernyataan pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (3/2)--MI/ROMMY PUJIANTO

Metrotvnews.com, Jakarta: Selain kasus BLBI dan Bank Century, KPK memastikan masih menyelidiki kasus dugaan korupsi Rumah Sakit Sumber Waras. KPK membantah kasus tersebut ditutup.

"Kami sama sekali tidak ada keputusan menghentikan. Belum ada keputusan menghentikan itu," kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam rapat dengar pendapat di Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/9/2016).

Agus mengungkapkan, pihaknya dalam waktu dekat akan menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). KPK, kata Agus, berharap pencerahan dari BPK terkait pengadaan tanah di Ibu Kota.

"Dalam waktu dekat kita akan mengkaji lebih dalam dengan teman-teman BPK, apakah pengadaan tanah itu berbeda dengan pengadaan-pengadaan di tempat lain di Jakarta," ujar Agus.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif mengatakan kasus BLBI dan Century masih berjalan. Akan tetapi, Laode mengaku menemukan kendala untuk mengusut kasus tersebut hingga ditingkatkan statusnya ke penyidikan.

Untuk kasus BLBI, Laode berdalih hampir semua bukti yang didapatkan adalah foto copy. Laode mengaku tidak bisa menggunakan bukti itu lantaran keasliannya diragukan.

Untuk kasus Century, menurut Laode, pihaknya tidak bisa bekerja lebih cepat lantaran dua saksi kuncinya meninggal. Yaitu mantan Deputi Gubernur BI Siti Chalimah Fadjriah dan Budi Rochadi.

"Tolong dipahami juga bahwa KPK itu sangat terbatas dengan materi yang harus dimiliki untuk meningkatkan kasus itu dari penyelidikan ke penyidikan," ujar Laode.

Baca: KPK: Tak Ada Unsur Melawan Hukum dalam Pembelian Lahan Sumber Waras

Kasus Sumber Waras mencuat ketika BPK menemukan perbedaan harga nilai jual objek pajak (NJOP) pada lahan di sekitar RS Sumber Waras di Jalan Tomang Utara dengan lahan rumah sakit di Jalan Kyai Tapa. BPK menaksir kerugian negara mencapai Rp191 miliar.

Kasus RS Sumber Waras kemudian dilaporkan ke KPK. Setelah dilakukan penyelidikan, KPK tidak menemukan adanya perbuatan melawan hukum.

"Jadi penyidik kami tidak menemukan perbuatan melawan hukumnya. Nah oleh karena itu jalan satu-jalannya kita lebih baik mengundang BPK," kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III di Kompleks Parlemen, diskors, Selasa 14 Juni.




(YDH)

Video /