BPJS Ketenagakerjaan Siap Kooperatif

Theofilus Ifan Sucipto    •    Rabu, 02 Jan 2019 22:10 WIB
pelecehan seksualbpjs ketenagakerjaan
BPJS Ketenagakerjaan Siap Kooperatif
Ilustrasi BPJS Ketenagakerjaan. Medcom.id/Gervin Nathaniel Purba

Jakarta: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) siap kooperatif terkait kasus dugaan pelecehan seksual terhadap mantan staf dewan pengawas (dewas) inisial RA. Manajemen siap memberikan keterangan jika dibutuhkan kepolisian. 

"Kami siap kooperatif dengan pihak yang berwenang jika diperlukan,"  kata Humas BPJS Ketenagakerjaan, Irvansyah Utoh Banja, saat dihubungi Medcom.id, Rabu, 2 Januari 2019.

Utoh pun memastikan, perusahaan tidak akan melaporkan balik RA. Sebab, perusahaan menilai kasus ini merupakan urusan pribadi antara RA dengan mantan atasannya di Dewas BPJS Ketenagakerjaan bernama Syafri. "Tidak lah, ini kan pelaporan pribadi masing-masing," ujarnya. 

Utoh menyatakan, pihaknya menghargai keputusan RA dan Syafri menempuh jalur hukum. BPJS mengimbau semua pihak menghormati proses yang sedang berjalan. "Kami mengimbau semua pihak menghormati proses hukum."

Baca: Polisi Pegang Bukti Pelecehan Seksual Eks Dewas BPJS-TK

Selain proses hukum, RA maupun Syafri juga diimbau mengikuti proses sengketa ini sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 83 tahun 2013 yang berisi tata cara pengenaan sanksi administratif bagi anggota dewan pengawas dan anggota direksi BPJS. Sanksi akan diputuskan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). 

Sebelumnya, RA mantan staf di Dewan Pengawas BPJS-TK mengaku mendapat pelecehan seksual oleh salah satu dewan pengawas selama dua tahun terakhir. Belakangan, diketahui tuduhan itu tertuju kepada Syafri. Hari ini, RA didampingi kuasa hukumnya berkonsultasi dengan Bareskrim Polri.

Syafri buru-buru mengklarifikasi. Dia mengaku tak pernah melakukan pelecehan. Syafri juga mengundurkan diri sebagai dewan pengawas usai kasus itu muncul.


(AGA)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

2 weeks Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA