Novanto Disebut Minta Proyek ke PLN

Damar Iradat    •    Selasa, 22 Jan 2019 13:20 WIB
Korupsi PLTU Riau-1
Novanto Disebut Minta Proyek ke PLN
Setya Novanto. Foto: MI/Ramdani.

Jakarta: Mantan Ketua DPR Setya Novanto disebut sejak awal bersikeras meminta proyek kepada PT PLN (Persero). Novanto saat itu meminta proyek pembangkit listrik di Pulau Jawa.
 
Terdakwa kasus suap proyek PLTU Riau-I Eni Maulani Saragih mengatakan, Novanto sempat membicarakan hal itu dengannya. Eni menyebut Novanto sudah memperhitungkan keuntungan yang akan didapat.
 
"Bagi Setya Novanto mungkin kalau di Jawa, itunganya sangat besar, itu bisa 2 x 1.000 mega watt. Jadi kalau di Jawa itu sesuatu yang luar biasa," kata Eni saat diperiksa sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, 22 Januari 2019.
 
Mantan Wakil Ketua Komisi VII itu mengatakan, Novanto tiga kali membicarakan proyek tersebut. Pertama saat Novanto memperkenalkan Eni dengan bos Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo.
 
Dua pembicaraan lainnya, kata dia, disampaikan Novanto langsung ke Direktur Utama PLN Sofyan Basir. Menurut Eni, baik Novanto dan Kotjo bersikeras ingin mendapatkan proyek PLN di Pulau Jawa.
 
Sofyan, kata Eni, awalnya menolak permintaan Novanto itu. Sebab, saat itu, proyek pembangkit listrik di Jawa sudah penuh. "Pokoknya Jawa enggak bisa. Tapi di luar Jawa oke," tegasnya.

Baca: Eni Pinjam Uang ke Idrus untuk Kampanye Suami

Eni sebelumnya didakwa menerima suap Rp4,75 miliar dari pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo. Uang suap itu diberikan agar perusahaan Kotjo, Blackgold Natural Resources Limited mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau (PLTU MT Riau-I).
 
Dalam surat dakwaan, diketahui jika uang tersebut mengalir ke Munaslub Partai Golkar. Uang untuk Munaslub diminta Eni kepada Kotjo atas perintah Idrus Marham yang saat itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar.
 
Eni kemudian menghubungi Kotjo dan meminta uang sejumlah USD3.000.000 dan SGD400.000. Kendati begitu, Kotjo tidak langsung merespons permintaan Eni dan Idrus.
 
Eni didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 dan Pasal 12 B ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.




(FZN)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

2 weeks Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA