Hak Imunitas tak Bisa Jadi Alasan Novanto Tolak Pemeriksaan

Juven Martua Sitompul    •    Selasa, 14 Nov 2017 04:38 WIB
korupsi e-ktpsetya novanto
Hak Imunitas tak Bisa Jadi Alasan Novanto Tolak Pemeriksaan
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Rommy

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Ketua DPR RI Setya Novanto untuk tidak salah mengartikan hak imunitas. Lembaga Antikorupsi itu menegaskan, arti dari hak imunitas bukan berarti seorang anggota dewan kebal terhadap hukum.

Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, imunitas anggota DPR terbatas, hanya terkait pelaksanaan tugas atau pernyataan yang disampaikan berkaitan dengan tugasnya. Sementara, anggota DPR yang diduga melakukan korupsi tidak dapat berlindung kepada hak imunitas tersebut.

"Tentu jangan sampai itu dipahami ada orang orang yang kebal secara hukum sehingga tidak bisa dilakukan pemeriksaan atau ada batasan. Apalagi untuk dugaan tindak pidana korupsi dan hak imunitas terbatas saya kira," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Senin 13 November 2017.

Febri mengatakan, hak imunitas lebih kepada pelaksanaan tugas atau pernyataan yang disampaikan itu jelas tertuang dalam UUD sampai UU MD3. "Hak imunitas tidak mencakup bisa melindungi orang karena diduga melakukan korupsi atau mengetahui informasi terkait korupsi," ujarnya.

Di samping itu, Febri juga menegaskan pemeriksaan Novanto tidak perlu meminta izin Presiden. Febri mengatakan, ketentuan izin Presiden yang diatur dalam UU MD3 tidak berlaku jika pemanggilan anggota DPR terkait tindak pidana khusus seperti korupsi.

"Misalnya terkait apa dibutuhkan persetujuan Presiden atau tidak, saya kira itu cukup jelas. Banyak ahli juga mengatakan ketentuan UU MD3 itu tidak bisa diterapkan dalam konteks dugaan kasus KTP elektronik (KTP-el). Apalagi pemanggilan sebagai saksi," ujarnya.

Febri melanjutkan, saat ini pihaknya tengah mempelajari alasan Novanto mangkir untuk ketiga kalinya. Novanto menolak diperiksa dalam kasus dugaan korupsi KTP-el dengan dalil Pasal 245 ayat (1) UU MD3. Selain itu, melalui surat berkop DPR RI yang dikirim kepada penyidik, Novanto mengklaim KPK tidak dapat memeriksanya karena memiliki hak imunitas sebagai anggota DPR.

KPK sebelumnya, resmi kembali menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi KTP-el. Novanto diduga telah menguntungkan diri sendiri dan korporasi dari megaproyek tersebut.

Novanto bersama dengan Anang Sugiana Sudiharjo, Andi Agustinus alias Andi Narogong dan dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto diduga kuat telah merugikan keuangan negara sebesar Rp2,3 triliun dari proyek KTP-el tersebut.

Atas perbuatannya, Novanto dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.


(DHI)