Bupati Kukar Anggap Koleksi Tas Mewah Wajar

Arga sumantri    •    Jumat, 19 Jan 2018 17:43 WIB
gratifikasi bupati kutai rita widyasari
Bupati Kukar Anggap Koleksi Tas Mewah Wajar
Bupati Kutai Kartanegara nonaktif Rita Widyasari dikawal petugas ketika tiba di Gedung KPK, Jakarta. Foto: MI/Rommy Pujianto.

Jakarta: Bupati nonaktif Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari mengganggap mengoleksi tas mewah adalah hal wajar. Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga 40 tas merek ternama milik Rita terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Biasa (koleksi tas), saya ini kan perempuan," kata Rita usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 19 Januari 2018.

Tas-tas mewah itu kini disita Lembaga Antirasuah. Rita menyebut seluruh tas itu adalah barang favoritnya. Akan tetapi, dia tak memerinci sumber dana pembelian puluhan tas mewah itu. Ia berseloroh tak semua tas yang disita barang asli.

"(Beli) di mana-mana. Banyak juga yang palsu. Namanya juga cewek, yang penting buat action," ucapnya sembari masuk ke mobil tahanan. 

Rita hari ini mulai diperiksa sebagai tersangka dalam kasus TPPU. Kasus ini adalah pengembangan dari kasus gratifikasi yang menjeratnya. 

KPK juga menetapkan Komisaris PT Media Bangun Bersama Khairudin (KHR) dalam perkara yang sama. KPK mendapati total uang diduga hasil gratifikasi Rita dan Khairudin mencapai Rp436 miliar. Jumlah itu masih kemungkinan bertambah lantaran KPK masih mengusut pencucian uang yang dilakukan keduanya.

KPK menjerat Rita dan Khairudin dengan Pasal 3 dan atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU juncto Pasal 55 ayat 1 juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Ini adalah kasus rasuah ketiga untuk Rita. Bagi Khairudin, TPPU menjadi kasus kedua. Sebelumnya, KPK telah menjerat Rita dan Khairudin dalam kasus gratifikasi. 
Rita dan Khairudin diduga menerima gratifikasi hampir Rp7 miliar terkait sejumlah proyek di Kukar. Atas perbuatannya, Rita dan Khairudin dijerat Pasal 12 huruf B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Baca: Bupati Kukar Bantah Terima Gratifikasi Rp436 Miliar

Selain kasus gratifikasi dan TPPU, Rita juga dijerat dalam kasus suap pemberian izin lokasi untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Muara Kaman. Direktur PT Sawir Golden Prima Hery Susanto Gun itu menjadi tersangka. 

Rita selaku penerima suap dijerat Pasal 12 huruf a atau 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Hery Susanto selaku pemberi suap dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.





(OGI)