KPK Dalami Aliran Uang Suap Wali Kota Kendari

Juven Martua Sitompul    •    Selasa, 13 Mar 2018 12:24 WIB
OTT Wali Kota Kendari
KPK Dalami Aliran Uang Suap Wali Kota Kendari
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah. Foto: MI/Susanto.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra dan calon gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Asrun. Keduanya diperiksa terkait kasus suap yang diduga digunakan untuk membiayai kampanye Asrun.
 
"Keduanya diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa, 13 Maret 2018.
 
Penyidik memeriksa Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara (SBN) Hasmun Hamzah dan Mantan Kepala BPKAD Kota Kendari Fatmawati Faqih. "Keduanya sama diperiksa sebagai tersangka," ujar Febri.
 
Febri mengatakan, selain keempat tersangka, KPK mengagendakan pemeriksaan terhadap dua saksi yaitu Direktur PT Sarana Bangun Frans Dupra dan Yoselin dari unsur wiraswasta. Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Adriatma.
 
KPK menetapkan Adriatma Dwi Putra dan Asrun sebagai tersangka suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Kendari tahun 2017-2018.

Baca: Wali Kota Kendari dan Cagub Sultra Ditahan

Dalam kasus ini, Adriatma diduga kuat telah menerima suap dari Hasmun Hamzah sebesar Rp2,8 miliar. Uang itu diberikan Hamsun Hamzah secara bertahap, pertama sebesar Rp1,5 miliar dan terakhir Rp1,3 miliar.
 
Kuat dugaan uang suap itu akan digunakan Adriatma untuk logistik kampanye sang ayah Asrun sebagai calon Gubernur Sulawesi Tenggara di Pilkada Serentak 2018.
 
Atas perbuatannya, Hasmun Hamzah selaku pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
 
Sedangkan Adriatma, Asrun dan Fatmawati selaku penerima suap dijerat dengan Pasal 11 atau Pasal 12 huruf a atau b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.




(FZN)