Pengamanan Sidang Novanto Diserahkan ke Polisi

Damar Iradat    •    Kamis, 07 Dec 2017 14:44 WIB
korupsi e-ktpsetya novanto
Pengamanan Sidang Novanto Diserahkan ke Polisi
Humas Pengadilan Tipikor Ibnu Basuki - Medcom.id/Damar Iradat.

Jakarta: Humas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Ibnu Basuki mengaku tak ada persiapan khusus untuk mengamankan sidang perdana tersangka kasus korupsi KTP elektronik (KTP-el) Setya Novanto. Semua pengamanan persidangan diserahkan kepada kepolisian. 

"Kalau teror dan ancaman, kita pasrahkan kepada Polri, ada yang namanya petugas keamanan. Yang jelas pengadilan bersidang sesuai dengan aturan yang ada, sedangkan keamanan (urusan) Polri," tutur Ibnu di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, 7 Desember 2017.

Ia menegaskan pengadilan tidak memberikan pelayanan ekstra kepada Ketua DPR RI itu. Pihak pengadilan berjanji memberlakukan sidang Novanto sama seperti sidang lain.

Sementara itu, terkait antisipasi pemisahan pendukung pro dan kontra masih dibahas. "Itu nanti dibicarakan, belum bisa hari ini, yang jelas berita terakhir adalah mengenai penetapan sidang dan majelisnya," imbuh dia.

Sidang perdana akan digelar pada Rabu, 13 Desember 2017, pekan depan. Berkas perkara Setya Novanto dalam perkara korupsi KTP-el secara resmi dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Rabu, 6 Desember 2017. 

(Baca juga: Alasan KPK Cepat Limpahkan Berkas Novanto ke Pengadilan)

Berkas tersebut terdiri dari empat jilid dan salah satu berkas terlihat cukup tebal. Halaman muka berkas tersebut tercantum Berkas Perkara dengan nomor No: BP-91/23/11/2017 atas nama tersangka Setya Novanto (Ketua DPR RI).

Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi KTP-el untuk kedua kalinya. Novanto diduga menguntungkan diri sendiri dan korporasi dari megaproyek tersebut.

Novanto bersama dengan Anang Sugiana Sudiharjo, Andi Agustinus alias Andi Narogong, dan dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto, diduga kuat telah merugikan keuangan negara sebesar Rp2,3 triliun dari proyek KTP-el tersebut.

Novanto dan Andi Narogong juga diduga mengatur proyek sejak proses penganggaran hingga pengadaan KTP-el. Keduanya disebut telah menerima keuntungan sebesar Rp574,2 miliar.

Atas perbuatannya, Novanto dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

(Baca juga: Keuntungan Novanto akan Dibeberkan di Surat Dakwaan)




(REN)

Dua Anak Novanto bakal Kembali Dipanggil KPK

Dua Anak Novanto bakal Kembali Dipanggil KPK

12 minutes Ago

Keduanya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution Anang S…

BERITA LAINNYA