Damayanti Minta Anggota Komisi V Terlibat Diproses Hukum

Damar Iradat    •    Rabu, 10 Jan 2018 23:04 WIB
kasus suap
Damayanti Minta Anggota Komisi V Terlibat Diproses Hukum
Terdakwa kasus dugaan suap proyek Jalan Trans Seram Kementerian PUPR di Maluku, Damayanti Wisnu Putranti - ANT/Sigid Kurniawan

Jakarta: Terpidana kasus suap proyek pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara, Damayanti Wisnu Putranti meminta agar koleganya di Komisi V lainnya yang terlibat dalam kasus serupa diproses hukum. Ia meminta agar diperlakukan secara adil.

Hal itu dikatakan Damayanti saat bersaksi untuk terdakwa Yudi Widiana Adia di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu, 10 Januari 2018. Dalam kasus tersebut, selain Damayanti, diketahui ada lima orang dari parlemen yang menjadi tersangka dalam kasus tersebut; Budi Supriyanto dari Fraksi Golkar, Andi Taufan Tiro dari Fraksi PAN, dan Musa Zainuddin dari Fraksi PKB, serta yang masih dalam proses persidangan Yudi Widiana Adia.

"Izin yang mulia, saya minta keadilan saja. Maksud saya, proses aspirasi Komisi V DPR ini yang sudah jadi pesakitan 5 orang. Saya, Budi Supriyanto, Yudi dan lain-lain," ujar Damayanti di hadapan majelis hakim, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Damayanti melanjutkan, program aspirasi di Maluku dan Maluku Utara tidak hanya lima orang. Oleh karena itu, ia meminta pihak penegak hukum untuk mengusut mantan koleganya yang lain juga diproses hukum.

Baca: Ketua Komisi V DPR Akui Adanya Rapat Setengah Kamar

"Sementara anggota Komisi V pada saat itu yang aspirasinya di Maluku kan tidak hanya 5, kenapa yang lain tidak? Jadi buat saya ini harus adil," kata Damayanti melanjutkan keterangannya.

Sebelumnya, Damayanti juga pernah menyebut adanya kesepakatan antara pimpinan Komisi V DPR dengan pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dalam kesepakatan itu, pimpinan Komisi V meminta agar Kementerian PUPR menyetujui usulan program aspirasi yang diajukan anggota Komisi V sebesar Rp10 triliun.

Jika tidak, lanjutnya, pimpinan Komisi V mengancam akan mempersulit Kementerian PUPR dalam pengusulan  Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN). Kesepakatan tersebut dibahas dalam rapat tertutup di ruang Sekretariat Komisi V DPR.

Rapat itu kemudian disebut dengan istilah rapat setengah kamar. Rapat dihadiri oleh pimpinan Komisi V DPR, masing-masing ketua kelompok fraksi, dan pejabat dari Kementerian PUPR.

Dalam pertemuan tertutup itu juga ditentukan fee atau kompensasi yang akan diperoleh setiap anggota Komisi V. Menurut Damayanti, setiap anggota Komisi V mendapat jatah proyek yang nilainya ditentukan oleh pimpinan komisi dan kapoksi.



(JMS)

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

1 week Ago

Uang berasal dari uang pengganti terpidana kasus korupsi proyek KTP-el Andi Agustinus alias And…

BERITA LAINNYA