Rekam Jejak Pengadil Kasus Novanto

Damar Iradat    •    Jumat, 29 Sep 2017 18:00 WIB
korupsi e-ktpsetya novanto
Rekam Jejak Pengadil Kasus Novanto
Hakim tunggal Cepi Iskandar memimpin sidang praperadilan Setya Novanto. Foto: Antara/Puspa Perwitasari

Metrotvnews.com, Jakarta: Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cepi Iskandar mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan tersangka kasus Korupsi KTP elektronik Setya Novanto. Putusan itu membuat status tersangka yang disematkan KPK kepada Novanto tidak sah.
 
Cepi bukan hakim kemarin sore. Hakim Madya Utama PN Jaksel itu merupakan salah satu hakim senior.
 
Dari rekam jejak yang berhasil dikumpulkan Metrotvnews.com dari berbagai sumber, Cepi telah malang melintang di ranah yudikatif Indonesia. Sebelum di PN Jakarta Selatan, ia pernah menjadi Ketua PN Purwakarta pada 2013 hingga 2015.

Baca: Novanto Menang Praperadilan

Pria kelahiran Jakarta, 15 Desember 1959 itu sempat menjabat sebagai Wakil Ketua PN Depok. Jabatan tersebut dipegang Cepi sebelum dipindahtugaskan ke PN Purwakarta.
 
Cepi juga sempat bertugas sebagai pengadil di PN Bandung. Bahkan, ia dipercaya sebagai Humas PN Bandung. Dia juga pernah bertugas di PN Tanjung Karang, Provinsi Lampung dalam kurun waktu 2011 hingga 2012.
 
Sepanjang kariernya sebagai pengadil di meja hijau, Cepi tercatat tiga kali bersinggungan dengan perkara korupsi. Pada 2007 saat masih bertugas di PN Bandung, Cepi ditunjuk sebagai ketua majelis hakim dalam perkara kasus korupsi pengadaan buku fisika dan biologi untuk sekolah menengah pertama dengan terdakwa Joko Sulistio.
 
Joko yang saat itu mejabat sebagai ketua pengadaan buku SLTP pada Dinas Provinsi Jawa Barat divonis bebas oleh Cepi. Dalam amar putusannya, majelis hakim yang dipimpin Cepi menyebut tidak ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Joko.
 
Joko sebagai pimpinan proyek pengadaan buku senilai Rp14 miliar itu dinilai telah menjalankan proyek sesuai prosedur. Majelis hakim juga menilai tak ada penggelembungan dana.
 
Padahal, sebelumnya, terungkap adanya korupsi yang diduga terjadi lantaran penunjukan langsung PT Balai Pustaka sebagai penerbit. Dalam kasus ini, negara disebut merugi hingga Rp4,9 miliar. Atas perbuatannya itu, jaksa penuntut umum menuntut Joko lima tahun penjara, denda Rp200 juta, serta mengganti kerugian negara sebesar Rp4,951 miliar. Tapi tak dikabulkan Cepi.
 
Kemudian, medio 2011, saat bertugas di PN Tanjung Karang, Cepi sempat memimpin majelis hakim dalam perkara korupsi pengadaan alat customer information system (CIS) dengan terdakwa Hariadi Sadono. Hariadi merupakan mantan Direktur PT PLN (Persero) Lampung.

Pada perkara korupsi yang merugikan negara hingga Rp42,3 miliar itu Cepi menjatuhkan vonis empat tahun penjara dan denda sebesar Rp250 juta subsider 36 bulan kurungan penjara. Cepi juga menjatuhkan vonis tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp137,38 juta subsider dua tahun kurungan apabila tak dibayarkan.
 
Putusan itu lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut enam tahun penjara dan denda Rp500 juta.

Baca: KPK Yakin Hakim Cepi tak Terima Suap dari Novanto

Selanjutnya, pada tahun 2012, masih di PN Tanjung Karang, Cepi mengadili mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, Sauki Shobier dalam perkara korupsi dana retensi pembangunan infrastruktur senilai Rp1,9 miliar. Pada perkara ini, Cepi menghukum Sauki 18 bulan kurungan penjara serta denda Rp75 juta subsider tiga bulan kurungan.
 
Di PN Jaksel, Cepi juga ditunjuk sebagai hakim tunggal dalam praperadilan yang diajukan Hary Tanoesoedibjo atas penetapan status tersangka dalam kasus dugaan pesan ancaman kepada Kepala Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Yulianto melalui pesan singkat.
 
Dalam sidang praperadilan itu, hakim Cepi menolak eksepsi dan seluruh gugatan praperadilan Bos MNC Group itu. Atas putusan tersebut, ia menilai polisi telah memiliki bukti permulaan yang cukup dalam proses penetapan tersangka.




(FZN)

Aziz Pastikan Langkahnya Gantikan Novanto di DPR

Aziz Pastikan Langkahnya Gantikan Novanto di DPR

24 minutes Ago

Aziz mengungkapkan tidak ada satupun pasal di UU MD3 dan Tata tertib DPR RI yang mewajibkan leg…

BERITA LAINNYA