HTI Perlu Ruang Patahkan Tuduhan Anti-Pancasila

Nur Azizah    •    Sabtu, 15 Jul 2017 12:50 WIB
perppu pembubaran ormas
HTI Perlu Ruang Patahkan Tuduhan Anti-Pancasila
Juru bicara HTI Ismail Yusanto. Foto: Metrotvnews.com/Nur Azizah

Metrotvnews.com, Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merasa dituduh anti-Pancasila. Juru bicara HTI Ismail Yusanto mengatakan perlu ruang untuk menolak tuduhan tersebut.

Ismail menyatakan butuh proses peradilan untuk membuktikan tuduhan pemerintah. Sayangnya, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2017 tentang perubahan atas UU 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Perppu menghapus Pasal 68 UU Ormas. Di pasal ini diatur mekanisme pembelaan ormas melalui pengadilan. Penghapusan pasal ini membuat pemerintah tak perlu lagi menunggu proses pengadilan untuk membubarkan ormas tertentu.

"Artinya, pemerintah telah menuding secara sepihak. Kalau seperti ini, yang bisa menuduh bukan hanya pemerintah, tapi juga masyarakat," ujar Ismail.

Isi pasal 68 UU Ormas:

HTI juga keberatan dengan isi Pasal 59 ayat (4) Perppu Ormas. Menurut Ismail, bunyi pasal itu multitafsir.

"Kalau Undang-undang yang lama hanya ada kata-kata tidak boleh mengembangkan saja, bukan menganut. Kalau menganut kan ada di benak kita. Bagaimana pemerintah mengatur apa yang kita yakini?" ujarnya.

Bunyi Pasal 59 ayat (4) Perppu Ormas:

Anggota Komisi 2 DPR RI Yandri Susanto mengatakan Pemerintah Indonesia sudah tidak percaya dengan proses peradilan. Padahal, lanjut dia, proses peradilan merupakan solusi dari ketidakadilan.

"Kalau tidak ada (proses peradilan), ini tidak sehat. Peradilan itu untuk memberikan ruang bagi mereka yang diperlakukan tak adil," kata dia menanggapi penerbitan Perppu Ormas.

Baca: Yang Perlu Setelah Perppu

Pemerintah resmi menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 atas Perubahan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada 11 Juli 2017. Sejumlah pasal dalam UU Ormas dihapus, direvisi, dan ditambahi. Melalui Perppu ini pemerintah bisa membubarkan ormas tanpa melalui pengadilan.

Penerbitan Perppu dipicu temuan pemerintah terhadap ideologi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dinilai bertentangan dengan Pancasila.




(UWA)

Yosef Sumartono Mengaku Tak Mengenal Setya Novanto

Yosef Sumartono Mengaku Tak Mengenal Setya Novanto

21 minutes Ago

KPK memeriksa Mantan Staf Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dal…

BERITA LAINNYA